SUMBAR, TI – Aktivitas pertambangan emas tanpa ijin terus menjadi sorotan publik dan sejumlah LSM, termasuk yang ada diwilayah Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Salah satu lokasi pertambangan emas tanpa ijin yang hingga kini terus beroperasi ada diwilayah hukum Polsek Pangkalan Koto Baru, yang diperkirakan ada sekitar 50 titik atau lokasi PETI.
Adanya pertambangan emas tanpa ijin (PETI) diwilayah hukum Polsek Pangkalan Koto Baru yang mencapai 50 titik mendapat sorotan tajam dari lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI).
Ketua umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH selanjutnya menyoroti peran aparat penegak hukum dalam hal ini Polsek Pangkalan Koto Baru yang terkesan membiarkan aktivitas PETI diwilayah tersebut terus beroperasi.
Padahal menurut Turangan, aktivitas pertambangan emas tanpa ijin diwilayah yang merupakan wewenang Polsek Pangkalan Koto Baru dilakukan secara terang-terangan namun tak tersentuh hukum, apalagi ada penindakan tegas.
“Mesin sedot emas meraung raung setiap hari mengeruk perut bumi, merusak hutan, mengeruhkan sungai, dan merugikan negara miliaran rupiah. Namun anehnya, aparat setempat seolah buta dan tuli,” ujar Tommy Turangan.
Bahkan Turangan juga menyoroti sosok Kapolsek Pangkalan Koto Baru yang menurutnya seakan bertindak arogan dan tidak profesional terhadap para awak media, sehingga menimbulkan kesan Kapolsek Pangkalan Koto Baru seperti anti wartawan.
PETI yang terletak yakni di Nagari Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, adalah wewenang dan wilayah hukum dari Polsek Pangkalan Koto Baru, yang seharusnya melakukan penindakan tegas terhadap para pelaku-pelaku tambang ilegal.
Lanjut Turangan, ia pun menduga bahwa Kapolsek Pangkalan Koto Baru mendapatkan setoran atau menerima Upeti dari para pelaku tambang, dan pihak Polsek harus mencakup aktivitas tambang Ilegal diwilayah tersebut.
“Ini kan jadi aneh, aparat penegak hukum yang seharusnya melakukan penindakan tegas terhadap tambang ilegal tapi diduga malah membackup tambang tersebut, dan imbalannya oknum Kapolsek Pangkalan Koto Baru diduga menerima sejumlah uang dengan nilai yang fantastis atau setoran dari pelaku tambang Rp. 35 juta per pekan,” jelas Tommy Turangan SH.
Maka dari itu, sikap dan tindakan yang dilakukan oleh oknum Kapolsek Pangkalan Koto Baru menurutnya sangat memalukan institusi Polri dan harus ada tindakan tegas dari atasan.
“Kami mendesak agar Kapolda Sumatera Barat segera mengambil langkah tegas terhadap Kapolsek Pangkalan Koto Baru, segera dicopot dari jabatannya dan lakukan penyelidikan terhadap dugaan Kapolsek menerima setoran dari pelaku PETI,” tegas Tommy Turangan SH. (T2)*