Bangkinang, TI. Proyek pembangunan Rumah Dinas Pengadilan Agama (PA) Bangkinang yang dimenangkan oleh CV. Arunika Utama Konstruksi kini berbuntut panjang.
Pasalnya, selain kualitas bangunan yang diduga asal jadi, proyek tersebut juga diduga kuat menabrak larangan tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penggunaan dana APBD untuk instansi vertikal.
Selain itu dilokasi konstruksi ditemukan sejumlah kerusakan signifikan pada bangunan yang belum ditempati tersebut. Ditemukan keretakan memanjang pada bagian dinding, cat bangunan yang sudah mengelupas, serta beberapa keramik lantai yang pecah dan rusak.
Padahal, proyek tersebut baru saja selesai dikerjakan dengan waktu pelaksanaan 60 hari kalender, terhitung sejak 16 Juli 2026 oleh CV. Arunika Utama Konstruksi.
Yang lebih serius, menurut Ketua Umum DPP LSM AMTI, Tommy Turanggan, proyek ini diduga melanggar larangan tegas KPK yang melarang pemerintah daerah memberikan dana hibah maupun membiayai proyek fisik untuk instansi vertikal seperti Pengadilan Agama menggunakan dana APBD.
Larangan tersebut tertuang dalam berbagai Surat Edaran dan Kajian KPK terkait pencegahan korupsi pada sektor hibah daerah.
“Ini yang kami persoalkan. Kalau Rumah Dinas PA Bangkinang ini sumber anggarannya dari APBD Kabupaten Kampar dalam bentuk dana hibah untuk instansi vertikal Pengadilan Agama, maka ini jelas menabrak larangan tegas KPK. KPK sudah larang APBD dipakai untuk bangun fisik instansi vertikal,”cecer Tommy Turanggan, kepada media ini, Rabu,(30/9/2026).
Menurut informasi yang dihimpun anggaran proyek tersebut jelas bersumber dari APBD Kabupaten Kampar dengan nilai satu item pekerjaan melebihi Rp 400 juta. Tommy menilai, ada dua pelanggaran sekaligus dalam proyek ini.
“Ini sudah 2 pelanggaran sekaligus. Pertama, diduga melanggar larangan KPK soal hibah APBD untuk instansi vertikal. Kedua, kualitas bangunan yang dibangun asal jadi. Baru 60 hari kerja sudah retak, ini diduga ada pengurangan spesifikasi. Jadi negara sudah 2 kali dirugikan, dari sisi aturan dan kualitas,”tambah Tommy.
Ia juga mempertanyakan, bagaimana bisa bangunan baru dengan waktu pengerjaan 60 hari sudah mengalami keretakan dan kerusakan. Hal itu mengindikasikan adanya dugaan pengurangan spesifikasi dan lemahnya pengawasan dari pihak terkait.
Untuk itu, LSM AMTI mendesak Bupati Kampar, DPRD Kampar, dan Inspektorat Kabupaten Kampar untuk membuka secara transparan kepada publik, dari mana sebenarnya sumber anggaran Rumah Dinas PA Bangkinang tersebut, apakah murni dari APBD Kampar atau dari APBN Mahkamah Agung RI.
Jika terbukti APBD Kampar, maka ini harus dihentikan dan diaudit. Ini bentuk pembangkangan terhadap imbauan KPK. Kami dari LSM AMTI akan melaporkan kasus ini secara resmi ke KPK RI, BPK RI, dan Kejaksaan,” tutup Ketum LSM AMTI.
(Tim)