JAKARTA, TI – Polemik pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia tak lepas dari peran para tokoh dan elit yang menghendaki putra mantan Presiden Jokowi tersebut untuk mundur.
Perhatian rakyat Indonesia pun langsung tertuju ke gedung MPR dimana Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya dari kursi Wapres RI.
Lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI) memberikan perhatian serius terhadap pengunduran diri Gibran, dan menyoroti para elit partai dan tokoh bangsa yang menginginkan pengunduran diri Gibran.
Salah satu tokoh yang ikut disorot LSM-AMTI adalah Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Hukum, HAM, Imipas) Yusril Ihza Mahendra.
Ketua umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH mengatakan bahwa sikap Yusril Ihza Mahendra terkait pengunduran diri Gibran sudah sangat jelas terlihat.
“Yusril itu mencla-mencle dalam menyikapi putusan MK terkait ijazah Gibran, dimana ia ingin Gibran mundur dari jabatannya sebagai wapres,” kata Turangan.
Lanjut Turangan, mengapa ia menyebut Yusril mencla-mencle? Karena sikap Yusril saat putusan MK terkait ijazah suket Gibran berbanding terbalik dengan pernyataannya saat membela pasangan Prabowo-Gibran dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Pada saat itu, Yusril menyebut bahwa putusan MK yang memenangkan Prabowo-Gibran bersifat final dan mengikat.
Namun, belakangan Yusril justru merujuk pada putusan MK dan MA untuk menyatakan tidak ada lagi upaya hukum bagi Gibran.
“Apakah ia ingat statement dia pada saat PHPU di MK pada tahun 2024?, sangat berbanding terbalik dengan sikapnya saat ini saat putusan MK dan MA terhadap Gibran, dari sini kita bisa lihat bahwa Yusril juga ingin Gibran mundur dari kursi Wapres,” ujar Tommy Turangan.
Ia selanjutnya mempertanyakan proses putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran karena menurutnya perkara tersebut diputus dalam waktu kurang dari delapan jam.
“Yusril bersama sejumlah profesor hukum lainnya saya nilai tidak menyoroti persoalan ini, ini pertanda bahwa bangsa Indonesia kekurangan profesor yang memiliki sikap negarawan” ucapnya. (T2)*