JAKARTA, TI – Rencana pemakzulan wakil presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) anggota DPR-RI, terus mendapatkan kecaman publik dan sejumlah LSM.
Adalah lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI) yang mengecam sikap para anggota DPR-RI yang menandatangani HMP para anggota DPR-RI dari masingmasing fraksi.
Melalui ketua umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH mengatakan bahwa seharusnya para anggota DPR harus paham bahwa mereka merupakan representasi rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan legislatif.
Sama halnya dengan Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan hasil pilihan rakyat melalui agenda Pilpres.
Apalagi, pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meraih suara yang sangat signifikan dengan meraup 50 persen lebih suara rakyat.
Tommy Turangan pun mempertanyakan motivasi dari para anggota DPR-RI yang menandatangani HMP, apakah itu dari keinginan rakyat atau keinginan para elit partai.
“Disini kita bisa lihat, para legislator Senayan yang menandatangani HMP ternyata lebih mengedepankan elit partai ketimbang rakyat, keinginan rakyat yang ingin Gibran tetap jadi wapres tidak diindahkan oleh para wakil rakyat di Senayan yang menandatangani hak menyatakan pendapat,” ujar Tommy Turangan SH.
Maka dari itu, Turangan menegaskan jangan heran apabila nantinya pada pemilu legislatif kedepan, rakyat bisa mengosongkan surat suara untuk pemilihan anggota DPR-RI.
Hal tersebut menurut Turangan karena kepercayaan rakyat terhadap anggota DPR-RI sudah menurun drastis, karena sikap mereka yang tidak mendengarkan suara dan aspirasi rakyat.
Selanjutnya, pada konteks tersebut Tommy Turangan pun sangat heran dan mempertanyakan kinerja anggota DPR-RI.
Dikarenakan menurut Turangan ketika ada agenda-agenda pembahasan RUU, banyak anggota DPR yang tidak hadir, dan kalaupun hadir banyak dari mereka yang tidur atau main game.
“Ini sangat heran, dan publik harus tahu bahwa giliran menyingkirkan Gibran dari kursi Wapres kurang lebih 400-an anggota hadir untuk menyampaikan hak menyatakan pendapat, tapi anehnya giliran membahas RUU seperti RUU perampasan aset banyak yang tidak hadir, dan juga sering kita lihat banyak anggota DPR ketika sidang banyak yang tidur dan main game,” tegas Tommy Turangan SH. (T2)*