“Ketua LSM AMTI Pusat, Tommy Turangan katakan: Jangan Hanya Menangkap Orang di Lapangan! Polisi Harus Mengusut Pemodal, Perekrut, Pengendali Transaksi, hingga Pihak-Pihak Penerima Keuntungan dari Praktik Perdagangan Orang.”

TRANSPARANSI INDONESIA.CO.ID, HUKRIM, MANADO,- Pengungkapan Lima Perkara dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), bermodus Eksploitasi Seksual oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara menjadi peringatan serius terhadap maraknya Praktik Perdagangan Manusia berkedok Usaha Hiburan Malam, Spa, Karaoke, hingga perekrutan Tenaga Kerja Antardaerah.
Pengungkapan tersebut sekaligus membuka persoalan lebih luas mengenai perlindungan perempuan dan anak, pengawasan tempat usaha hiburan, mekanisme perekrutan tenaga kerja, serta kemungkinan keberadaan jaringan terorganisasi di balik praktik eksploitasi seksual.
Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sulawesi Utara mengungkap lima perkara dugaan TPPO. Dua perkara berkaitan dengan tempat hiburan di Kota Manado, masing-masing Kazumi Spa dan B-ONE Executive Karaoke di kawasan Hotel Swiss-Bel.
Sementara tiga perkara lainnya berhubungan dengan dugaan eksploitasi korban melalui perekrutan maupun pengiriman ke luar daerah, meliputi Bau-Bau, Ambon, serta Banggai.
Rentetan pengungkapan tersebut memperlihatkan bahwa perdagangan orang tidak selalu berlangsung melalui penculikan atau pemaksaan secara terbuka. Praktik eksploitasi dapat berlangsung melalui tawaran pekerjaan, transaksi jasa, perekrutan terselubung, hingga pemanfaatan kerentanan ekonomi perempuan dan anak.
Dalam perkara Kazumi Spa, penyidik telah menetapkan seorang pria berinisial JJAK (32) sebagai tersangka.
Kasus tersebut terungkap setelah personel Subdit III Ditres PPA dan PPO Polda Sulut melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), Senin malam, 16 November 2026.
Saat melakukan pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan 59 kondom merek Sutra serta satu kondom merek Fiesta di meja kasir. Satu kondom lainnya ditemukan di mess terapis.
Berdasarkan keterangan saksi dalam proses pemeriksaan, kondom tersebut dijual kepada terapis dengan harga Rp25 ribu per buah untuk digunakan saat memberikan layanan hubungan seksual.
Temuan tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan guna mendalami dugaan praktik eksploitasi seksual, termasuk bagaimana mekanisme pelayanan, pengaturan transaksi, pembagian keuntungan, serta pihak-pihak berperan dalam operasional kegiatan tersebut.
Perkara kedua berkaitan dengan B-ONE Executive Karaoke. Dalam kasus tersebut, penyidik menetapkan JFM (45) sebagai tersangka.
Seorang perempuan berusia 23 tahun berinisial KMR alias Shella diduga menjadi korban eksploitasi seksual setelah memperoleh booking dari seorang tamu dengan nilai pembayaran mencapai Rp2 juta.
Pembayaran disebut dilakukan melalui kasir tempat hiburan dengan mekanisme transfer ke rekening atas nama FRK.
Rangkaian transaksi tersebut perlu didalami secara menyeluruh untuk memastikan siapa pihak penerima pembayaran, siapa pengendali pelayanan, bagaimana pembagian uang berlangsung, serta apakah terdapat pihak lain memperoleh keuntungan dari dugaan eksploitasi tersebut.
Aspek transaksi keuangan menjadi bagian penting dalam pengembangan perkara. Penyidik perlu menelusuri aliran dana berdasarkan bukti perbankan, keterangan saksi, dokumen transaksi, serta alat bukti sah lainnya.
Persoalan semakin memprihatinkan setelah Polda Sulut turut menangani dugaan TPPO terhadap seorang anak berusia 16 tahun. Korban diduga akan dipekerjakan di sebuah kafe di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.
Perkara lainnya melibatkan dua anak berusia 17 dan 15 tahun, dengan indikasi eksploitasi di wilayah Ambon.
Penanganan perkara Ambon masih berada dalam tahap penyelidikan. Penyidik berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara untuk proses penjemputan serta pemulangan korban.
Keterlibatan anak dalam dugaan praktik perdagangan orang merupakan persoalan serius. Negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak, termasuk memastikan keselamatan, pendampingan psikologis, pemulihan kondisi sosial, serta keberlanjutan pendidikan korban.
Dalam perkara dugaan TPPO menuju Banggai, penyidik telah menetapkan FVL (25) sebagai tersangka.
Peristiwa tersebut bermula dari pencegatan rombongan di Pelabuhan Bitung pada 4 November 2026. Rombongan diduga hendak menuju Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan tujuan bekerja sebagai Lady Companion (LC) di sebuah kafe.
Penyidik perlu memastikan proses perekrutan, pihak pemberi pekerjaan, dokumen perjalanan, tujuan penempatan, hingga kondisi pekerjaan telah dijanjikan kepada para calon pekerja.
Penelusuran tersebut penting guna membedakan proses penempatan tenaga kerja secara sah dari praktik perekrutan maupun pengiriman orang untuk tujuan eksploitasi.
Menanggapi pengungkapan lima perkara dugaan TPPO tersebut, Ketua LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) Pusat, Tommy Turangan, SH, memberikan sorotan keras terhadap penanganan perdagangan orang dan dugaan eksploitasi seksual di Sulawesi Utara.
Menurut Tommy, pengungkapan lima perkara oleh Polda Sulut patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Namun, keberhasilan pengungkapan tidak boleh berhenti pada penetapan beberapa tersangka. Aparat penegak hukum harus memastikan seluruh mata rantai kejahatan diperiksa secara profesional, transparan, menyeluruh, serta berorientasi pada keadilan bagi korban.
“Pengungkapan lima perkara dugaan TPPO bukan persoalan kecil. Ada perempuan, bahkan anak-anak, berada dalam situasi rentan terhadap praktik eksploitasi. Saya memberikan apresiasi kepada jajaran Polda Sulut atas langkah pengungkapan tersebut. Tetapi saya tegaskan, jangan berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan. Bongkar seluruh jaringan, cari siapa perekrutnya, siapa pengendalinya, siapa pemodalnya, siapa penerima keuntungan, serta siapa saja pihak memperoleh manfaat dari praktik perdagangan orang tersebut,” tegas Tommy, kepada awak media pagi ini, Sabtu (21/11/26).
Ia menilai, penyidikan TPPO harus dilakukan dengan pendekatan penelusuran jaringan kejahatan, bukan sekadar menyelesaikan perkara berdasarkan orang pertama tertangkap.
Menurutnya, keberadaan tempat usaha, sistem booking, mekanisme pembayaran melalui kasir, rekening penerima transfer, hingga hubungan antara perekrut dan pihak pengguna jasa harus menjadi objek pendalaman penyidik.
“Ketika terdapat transaksi bernilai jutaan rupiah, mekanisme pembayaran melalui kasir, bahkan dugaan penjualan perlengkapan untuk mendukung layanan seksual, seluruh fakta tersebut wajib diperiksa berdasarkan alat bukti. Polisi harus menjawab secara terang siapa mengatur kegiatan, siapa memperoleh uang, siapa mengendalikan pekerja, serta apakah terdapat pola eksploitasi secara terstruktur. Jangan sampai orang-orang berperan lebih besar justru tidak tersentuh hukum,” ujarnya.
Tommy juga mengingatkan bahwa penegakan hukum terhadap TPPO tidak boleh dilakukan secara parsial. Setiap orang harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan peran, keterlibatan, kesengajaan, serta bukti hukum yang ditemukan penyidik.
Dirinya meminta polisi mendalami kemungkinan keterlibatan perekrut, perantara, pengelola, pihak penerima pembayaran, pemodal, maupun pihak lain apabila ditemukan bukti adanya kerja sama dalam tindak pidana.
“Jangan ada perlakuan istimewa dalam penanganan perkara perdagangan orang. Siapa pun orangnya, apa pun kedudukannya, apabila terbukti terlibat berdasarkan alat bukti yang sah, harus diproses sesuai ketentuan hukum. Jangan hanya orang kecil dijadikan tersangka, sementara pihak berkepentingan atau pengendali keuntungan justru luput dari pemeriksaan,” tandasnya.
Tommy bahkan menegaskan, penyidik perlu menggunakan instrumen hukum secara tepat, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut mengatur ancaman bagi pelaku perdagangan orang. Pasal 2 ayat (1), misalnya, mengatur pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, disertai denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta, apabila unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut terpenuhi.
Selain itu, penyidik perlu mencermati ketentuan perlindungan anak apabila ditemukan keterlibatan korban berusia di bawah 18 tahun. Penanganan perkara harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak, termasuk bentuk eksploitasi seksual dan pertanggungjawaban pihak-pihak terlibat.
“Jangan sampai penanganan perkara hanya terpaku pada satu pasal tanpa melihat keseluruhan konstruksi perbuatan pidana. Apabila terdapat unsur perdagangan orang, eksploitasi seksual, perekrutan anak, atau tindak pidana lain, penyidik harus mengkaji penerapan ketentuan hukum secara cermat. Hukum harus hadir memberikan keadilan, bukan sekadar menghasilkan angka penangkapan,” tegasnya.
Sorotan khusus juga diarahkan terhadap dugaan keterlibatan anak berusia 16 tahun di Bau-Bau serta dua anak berusia 17 dan 15 tahun di Ambon.
Tommy menyebut, perkara melibatkan anak harus menjadi prioritas utama karena menyangkut masa depan generasi muda.
Pihaknya meminta aparat tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap pihak terduga pelaku, melainkan memastikan korban mendapatkan perlindungan menyeluruh.
“Anak bukan komoditas bisnis. Anak bukan barang dagangan. Tidak boleh ada pihak memanfaatkan usia, kemiskinan, ketidaktahuan, maupun kondisi keluarga untuk memasukkan anak ke dalam lingkaran eksploitasi seksual. Apabila ada pihak terbukti merekrut, mengirim, menampung, atau mengeksploitasi anak untuk kepentingan seksual maupun keuntungan tertentu, proses hukum harus berjalan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan,” ungkapnya.
Dia juga meminta koordinasi lintas daerah diperkuat agar proses penjemputan dan pemulangan korban berlangsung aman, tanpa membuka identitas maupun mempermalukan korban.
Menurut Tommy, korban TPPO tidak boleh ditempatkan sebagai pihak bersalah. Mereka harus diperlakukan sebagai individu membutuhkan perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, serta pemulihan martabat.
Lebih lanjut, Aktivis paling vokal ini meminta pemerintah daerah bersama instansi teknis terkait melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan tempat hiburan, spa, karaoke, serta usaha berisiko lainnya.
Menurutnya, izin operasional suatu usaha tidak boleh dipandang sebagai jaminan bahwa seluruh aktivitas di dalamnya telah berjalan sesuai ketentuan.
Pengawasan harus mencakup kepatuhan perizinan, ketenagakerjaan, perlindungan perempuan, perlindungan anak, serta pencegahan praktik eksploitasi.
“Jangan hanya sibuk mengurus izin usaha, tetapi pengawasan terhadap aktivitas di lapangan justru lemah. Pemerintah daerah harus memastikan tempat hiburan tidak berubah menjadi ruang eksploitasi manusia. Jika ditemukan pelanggaran administratif, lakukan tindakan sesuai kewenangan. Apabila terdapat indikasi tindak pidana, segera koordinasikan dengan aparat penegak hukum. Jangan menunggu muncul korban berikutnya baru semua pihak bergerak,” katanya.
Tommy juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap sistem perekrutan pekerja hiburan. Setiap proses penempatan tenaga kerja harus menjamin adanya informasi pekerjaan secara transparan, persetujuan bebas dari tekanan, serta perlindungan hak pekerja.
AMTI turut menyoroti pentingnya penelusuran transaksi keuangan dalam perkara dugaan TPPO.
Menurutnya, aliran dana dapat membantu penyidik mengidentifikasi hubungan antara perekrut, pengelola, perantara, hingga pihak-pihak memperoleh keuntungan dari aktivitas eksploitasi.
Ia meminta penyidik tidak mengabaikan bukti transaksi, komunikasi elektronik, dokumen perekrutan, catatan pembayaran, serta keterangan para saksi.
“Uang tidak mungkin bergerak tanpa mekanisme. Jika ada pembayaran melalui kasir dan transfer rekening, telusuri berdasarkan prosedur hukum. Periksa siapa pemilik rekening, siapa yang menguasai rekening, siapa penerima manfaat, serta apakah terdapat hubungan dengan pihak-pihak dalam perkara. Jangan membiarkan kemungkinan jaringan kejahatan tetap tersembunyi hanya karena penyidikan berhenti pada satu atau dua orang,” tegasnya.
Bahkan Tommy menambahkan, penelusuran aset dan kemungkinan hasil tindak pidana juga perlu dipertimbangkan apabila penyidik menemukan dasar hukum dan bukti memadai.
Menutup pernyataannya, Tommy meminta Kapolda Sulawesi Utara beserta jajaran Ditres PPA dan PPO menjaga konsistensi penanganan lima perkara tersebut sampai tuntas.
Ia menilai, keberhasilan pemberantasan TPPO tidak semata-mata diukur dari jumlah tersangka, melainkan kemampuan aparat mengungkap keseluruhan konstruksi kejahatan, memberikan kepastian hukum, serta memastikan korban memperoleh hak-haknya.
“AMTI akan terus memberikan perhatian terhadap persoalan perdagangan orang dan eksploitasi seksual. Kami tidak ingin Sulawesi Utara menjadi wilayah perekrutan, transit, maupun tempat berlangsungnya praktik perdagangan manusia. Jangan biarkan perempuan dan anak diperdagangkan demi keuntungan segelintir orang. Aparat harus berdiri di pihak korban dan menindak siapa pun terbukti melakukan kejahatan,” tandas Tommy.
Ia berharap pengungkapan lima perkara tersebut menjadi momentum memperkuat pengawasan dan pencegahan TPPO di Sulawesi Utara, termasuk membangun koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta masyarakat sipil.
Di sisi lain, Ditres PPA dan PPO Polda Sulut juga memberikan perhatian terhadap pemulihan para korban.
Sebanyak tujuh korban TPPO berhasil diselamatkan dan telah memperoleh penampungan serta pendampingan melalui kerja sama dengan UPTD DP3 Provinsi Sulawesi Utara.
Para korban ditempatkan di rumah aman untuk menjamin keselamatan dan memberikan ruang pemulihan secara bertahap.
Mereka juga menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Tikala serta dijadwalkan mengikuti konseling psikologis guna membantu pemulihan kondisi mental dan emosional.
Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, para korban dinyatakan negatif HIV/AIDS, sifilis, serta penyakit menular seksual lainnya.
Langkah pendampingan tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan TPPO. Sebab, dampak perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga dapat meninggalkan trauma psikologis, tekanan sosial, serta gangguan terhadap keberlangsungan kehidupan korban.
Polda Sulut menegaskan bahwa penanganan perkara TPPO tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, melainkan juga perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban.
Penyidik masih akan mengembangkan kelima perkara tersebut guna mengungkap kemungkinan adanya pihak lain terlibat dalam jaringan perdagangan orang dan eksploitasi seksual.
Pengungkapan lima perkara tersebut kini menjadi ujian konsistensi penegakan hukum di Sulawesi Utara. Publik menantikan bukan sekadar penetapan tersangka, melainkan pembongkaran jaringan secara menyeluruh, pertanggungjawaban hukum para pelaku berdasarkan bukti, serta jaminan perlindungan bagi setiap korban.
(kontributor sulut, Wahyudi barik)
