Jakarta/transparansiindonesia.com – Presiden Joko Widodo berbicara tentang kritik. Dia menegaskan pemerintah tidak anti pada kritik, tapi harus dibedakan antara kritik dan mencela, apalagi yang nyinyir.
Jokowi mengatakan perbedaan pendapat atau pilihan dalam demokrasi merupakan hal yang biasa. Tetapi tetap harus menjunjung tinggi sopan santun dan adat ketimuran dalam menyikapi perbedaan tersebut.
“Perbedaan pendapat dan pilihan itu biasa. Sekali lagi, itu biasa. Tapi harus junjung tinggi sopan santun dan adat ketimuran. Tidak saling hujat dan menebar ujaran kebencian,” kata Jokowi dalam Rapimnas II Partai Perindo di Plenarry Hall Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).
Jokowi menegaskan kritik sangat penting bagi pemerintah. Sebab, belum tentu semua yang dijalankan pemerintah merupakan hal benar.
“Kalau ada salah, silakan sampaikan dengan kritik,” kata Jokowi.
Namun Jokowi menegaskan kritik itu sifatnya beda dengan mencemooh, apalagi dengan sikap nyinyir.
“Tolong dibedakan kritik dengan mencela, kritik dengan mencemooh, itu beda. Kritik dengan nyinyir itu beda lagi. Kritik dengan memfitnah apalagi, beda. Kritik dengan menjelekkan itu juga beda. Sekali lagi, kritik itu penting untuk memperbaiki kebijakan yang ada,” tutur Jokowi.
Jokowi juga menegaskan kritik yang disampaikan juga harus didukung dengan data yang akurat. Kritik tidak boleh asal bicara.
“Kritik harus berbasis data, kritik itu tidak ‘asbun’, asal bunyi, tidak asal bicara. Kritik itu maksudnya untuk mencari solusi, mencari kebijakan yang lebih baik,” sebutnya.
Jokowi menambahkan, masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi adat ketimuran khas Indonesia dalam menyampaikan kritik. Dia juga menekankan tentang pentingnya sikap jujur.
“Kita harus kembali ke akar budaya kita, budaya Timur, budaya Indonesia. Kejujuran adalah utama, yang ditopang oleh perilaku sopan dan santun, sesuai adat istiadat,” katanya. “Dan berdialog merupakan cara terbaik untuk rakyat dan bangsa, yaitu dengan cara musyawarah,” imbuh Jokowi. (red/TI)*
