Jokowi tidak tanda-tangani UU MD3, Begini Alasannya..

by -166 views

Jakarta/transparansiindonesia.com – Presiden Joko Widodo menyatakan tidak menandatangani Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) hingga batas akhir 30 hari setelah persetujuan DPR dan pemerintah atas RUU itu.

“Soal UU MD3, hari ini kan terakhir dan saya sampaikan saya tidak menandatangani UU tersebut,” kata Jokowi usai acara penyerahan sertifikat tanah di Serang, Banten, Rabu 14 Maret 2018.

Jokowi menyatakan, dia sadar dan mengerti jika UU tersebut, walaupun tidak ditandatanganinya, tetap akan berlaku.

“Tapi untuk menyelesaikam masalah itu, silahkan masyarakat mengajukan uji materi ke MK,” ucapnya.

Jokowi mengungkapkan, alasannya tidak membubuhkan tanda tangan adalah karena dinilai akan menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Kenapa tidak saya tanda tangani, karena saya menangkap keresahan yang ada di masyarakat,” katanya.

Presiden juga menyatakan tidak akan mengeluarkan Perppu karena pada akhirnya harus disetujui DPR.

Baca juga:  DPP Lemtari Selenggarakan Festival Budaya dengan Pemda Riau

“Diuji materi dululah, ini kan yang mau mengajukan uji materi banyak. Saya kira mekanismenya itu. Kenapa tidak dikeluarkan Perppu, ya sama saja, kalau sudah dibuat kan harus disetujui oleh DPR juga,” ujar Jokowi seperti diberitakan Antara.

Presiden juga mengakui situasi di DPR saat penerbitan beberapa pasal yang menjadi perdebatan di masyarakat saat ini banyak sekali.

“Memang menteri tidak melaporkan lagi ke saya sehingga Menkumham menyampaikan bahwa kalau sudah dipotong lebih dari 75 persen. Jadi, dinamika di DPR sangat panjang dan cepat,” ujarnya.

Jokowi menyadari bahwa situasi di DPR sangat dinamis dan cepat sehingga tidak memungkinkan menteri menelefonya.

Bambang Soesatyo

Sebelumnya pada hari yang sama, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta masyarakat tidak perlu khawatir terkait sejumlah pasal dalam Perubahan Kedua UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 yang akan disahkan menjadi UU pada Kamis 15 Maret 2018.

Baca juga:  AMTI Akan Laporkan Ke KPK-RI, Dugaan Korupsi Proyek di Kabupaten Rokan Hulu

“Kami harap publik tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena UU MD3 itu hanya mengatur tata cara kami di DPR, tidak ada anggota DPR jadi kebal hukum dan tidak ada UU MD3 merusak demokrasi,” kata Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen.

Dia mencontohkan, aturan mengenai wewenang DPR untuk pemanggilan paksa seseorang pada Pasal 73 ayat (3) dan (4). Pasal tersebut sebenarnya bukan aturan baru.

Menurut dia, upaya pemanggilan paksa sudah ada aturannya sejak dua tahun lalu dalam UU MD3, tetapi tidak pernah digunakan hingga saat ini.    (red/TI)*

 

sumber/pikiran rakyat.