Jakarta, transparansiindonesia.com – Awal pemerintahan Soeharto, pembangunan berkelanjutan melalui *PELITA*, langsung menggebrak dengan melancarkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana umum. Dampaknya langsung terasa, terciptanya lapangan kerja secara luas.
Tidak berhenti disitu, semua pemangku kepentingan dikerahkan secara optimal, dan tidak ketinggalan program *ABRI Masuk Desa – AMD*, mewarnai berbagai aktifitas pembangunan, terutama daerah yang kategori *terisolasi*, dari berbagai aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar.
Kelompok-kelompok Tani & Nelayan dipadukan dalam kegiatan *klompencapir TVRI*, mengisi program siar secara merata.
Semuanya bertujuan agar kegiatan ekonomi pedesaan harus tersentuh, dan sampai juga pada tahapan *swasembada pangan*.
Roda pembangunan terus bergulir, dan pergantian kepemimpinan nasional pun terus berlangsung sejalan dengan pembangunan demokrasi hasil reformasi 1998.
Tidak ada gading yang tidak retak, masa lalu hanya akan menjadi *tintah emas*, untuk hari esok yang lebih cerah. Kini, upaya Presiden Joko Widodo untuk melakukan gebrakan dibidang *infrastruktur*, mengingatkan kita keberhasilan masa lalu yang perlu diambil pelajaran, dengan mengubur hal-hal destruktif sehingga hanya fokus pada kegiatan konstruktif untuk kesejahteraan rakyat.
Jalan bebas hambatan, pelabuhan, sarana dan prasarana terus dibangun. Bukan soal sumber dana sekalipun dalam bentuk pinjaman. Terpenting adalah kemampuan untuk mengembalikan pinjaman kepada pemberi hutang, baik pemerintah dan atau lembaga swasta sekalipun.
Oleh sebab itu, giat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan (ekonomi kerakyatan), menjadi keharusan dan tidak hanya sebatas wacana. Pemberdayaan sektor riel, UMKM-IKM & Koperasi, saatnya harus didorong untuk mengisi pembangunan. *Multipliet efek*, dengan sendirinya tercipta, dan jaminan pengembalian pinjaman terhadap pembiayaan infrastruktur tidak.perlu diragukan.
Sisa pemerintahan Joko Widodo di periode pertama ini, menjadi barometer untuk kelanjutan putaran periode berikutnya. Sehingga gerakan untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan harus menjadi prioritas. Tidak ada kata terlambat, hiruk pikuk di tahun politik tidak boleh menjadi halangan untuk kegiatan ekonomi kerakyatan & pedesaan. Semoga. (red/TI)*
Oleh;
Revli Orelius Mandagie, SE.,
Pemerhati UMKM-IKM & KOPERASI.
Ketua Umum
KOPERASI PAKASAAN MATUARI TOMBULU
