“Izin investasi, akta perusahaan dan NPWP, TDP, rencana penggunaan TKA, izin mempekerjakan TKA, angka pengenal importir produsen, nomor induk kepabeanan, surat keterangan informasi ketersediaan lahan. Ini selesai dalam kurun tidak lebih dari tiga jam,”
Jakarta, transparansiindonesia.com – Yang namanya urusan perizinan itu betul-betul tolong diperbaiki total, hal ini yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sekaligus mengingatkan para kepala daerah.
Presiden Jokowi mengakui ekspor Indonesia di bidang komoditas mengalami penurunan karena pengaruh kondisi pasar yang lesu. Penurunan itu tak hanya dirasakan di Indonesia, namun juga negara-negara di Amerika Serikat, Eropa, dan Amerika lain.
Jokowi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis, 27 Juli 2017 menegaskan : ” Yang namanya urusan perizinan itu betul-betul tolong diperbaiki total. Agar kecepatan itu ada. Jangan sampai masih saya dengar ngurus izin berbulan-bulan dan masih ada yang lebih dari satu tahun.”
Menurut Jokowi, urusan perizinan seharusnya bukan lagi dalam hitungan tahun, bulan, minggu ataupun hari, karena era sekarang telah memasuki zaman di mana teknologi informasi berkembang pesat.
“Urusan harusnya sudah jam, kalau urusan izin itu. Bagaimana ubah sistem agar izin bisa keluar dalam kurun jam,” kata Jokowi.
Melihat sulitnya menggenjot impor, Jokowi menekankan untuk membuka peluang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui investasi dengan cara mendatangkan investor ke Indonesia. Untuk membuka peluang itu, ia meminta agar urusan perizinan bagi investor asing dipercepat waktunya terutama bagi izin di daerah.
Menurut Jokowi, yang menyebabkan masalah sulitnya negara lain berinvestasi di Indonesia pangkal masalahnya berasal dari diri sendiri, yakni banyaknya peraturan yang membuat sistem untuk investasi menjadi lambat.
“Daerah mustinya lebih cepat dari ini. Dengan scope yang lebih kecil harusnya bisa,” kata Jokowi.
“Kalau masih saya dengar izin itu keluar masih minggu, bulan, apalagi tahun, ditertawakan kita nanti.” tambah Jokowi.
Ia juga menyebut perizinan di pemerintah pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk mengurus sembilan izin, diperlukan waktu setidaknya hanya tiga jam. Hal itu telah berjalan lebih dari satu tahun.(*)
//red
