Pilhut Digelar Awal Tahun 2022, Begini Tanggapan APDESI Minsel

by -350 views

Minsel, transparansiindonesia.co.id – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan (Apdesi Minsel) menanggapi akan tahapan pelaksanaan Pemilihan HukumTua di Kabupaten Minahasa Selatan, dimana sesuai info yang didapat bahwa pelaksanaan tahapannya akan dimulai pada Maret tahun 2022.

Apdesi Minsel melalui Ketuanya Frangki Pondaag ST, ketika dikonfirmasi oleh awak media transparansiindonesia.co.id menyampaikan bahwa alangkah baiknya bila pelaksanaan Pilhut di Kabupaten Minahasa Selatan segera dilaksanakan, agar Desa-desa yang kini dijabat oleh Penjabat HukumTua segera memiliki HukumTua definitif.

Disampaikan oleh Ketua Apdesi Minsel Frangki Pondaag bahwa dari hasil pertemuan dengan Bupati Minsel Franky Donny Wongkar SH pada Senin lalu, 11 Oktober 2021, untuk tahapan pelaksanaan Pilhut di Kabupaten Minahasa Selatan di 119 Desa akan dimulai pada awal tahun 2022 nanti.

“Sebagaimana hasil pertemuan antara Apdesi dengan pak Bupati pada Senin lalu, disampaikan bahwa untuk tahapan pelaksanaan Pilhut di 119 desa akan dimulai awal tahun depan (2022),” kata Pondaag.

Baca juga:  Libatkan Stakeholder Terkait, Polres Minsel Gelar Rakor Saber Pungli

Disampaikannya pula bahwa untuk tahun 2022 nanti akan ada dua tahapan pelaksanaan Pilhut karena ada juga 48 desa yang masa jabatan HukumTua akan berakhir pada Oktober 2022 nanti, sehingga akan digelar Pilhut bagi 48 desa tersebut.

Sehingga terkait dengan pelaksanaan Pilhut serentak yang rencananya pada tahun 2022 nanti, Apdesi Minsel berharap agar dapat direalisasikan mengingat pelaksanaan Pilhut serentak di Minsel sudah beberapa kali mengalami penundaan.

“Kita berharap agar rencana pelaksanaan Pilhut serentak dimana tahapannya dimulai awal tahun depan dapat terealisasi, karena Kabupaten Minsel sudah beberapa kali mengalami penundaan, Kabupaten Minsel juga jadi yang terbanyak mengoleksi penjabat HukumTua, hal ini agar Desa-desa yang dijabat oleh Penjabat HukumTua agar secepatnya mendapatkan HukumTua Definitif hasil pilihan rakyat,” tambah Pondaag yang juga merupakan Ketua Komunitas Paguyuban Petarung.

Senada dengan Ketua Apdesi Minsel, support agar perhelatan Pilhut serentak segera dilaksanakan juga disampaikan oleh Sekretaris Apdesi Minsel Carl Lumintang yang adalah HukumTua Desa Poopo Utara.

Baca juga:  KPU Minsel Sosialiasi Pembentukan Badan Ad Hoc di Kecamatan Tompasobaru

Dikatakan Carl Lumintang bahwa rencana pelaksanaan Pilhut serentak yang akan dibagi dua tahap ditahun 2022 nanti, agar benar-benar direalisasikan, agar nantinya desa-desa yang saat ini dijabat oleh Penjabat HukumTua benar-benar akan segera memiliki HukumTua definitif.

Ditambahkan Lumintang bahwa Pemilihan HukumTua adalah suatu budaya di Kabupaten Minahasa Selatan, yang juga adalah suatu kearifan lokal, serta pula dalam pelaksanaan Pilhut hak rakyat untuk memilih pemimpin yang ada didesa akan tersalurkan sehingga pemimpin yang memimpin desa adalah benar-benar yang diinginkan rakyat, karena HukumTua definitif adalah pilihan rakyat sedangkan penjabat HukumTua adalah hasil penunjukan pimpinan atau atasan, yang sewaktu-waktu bisa diganti.

Ketika desa-desa telah menghasilkan pemimpin yang definitif, maka penjabat HukumTua dapat kembali fokus dalam tugas kerja nya sebagai ASN, ditempat dimana ia ditugaskan. (Hengly)*