MANADO, TI – Pembangunan beberapa gedung sekolah di lingkungan pemerintah kota Manado, terindikasi adanya dugaan kasus korupsi.
Dimana total kerugian uang negara dalam proyek pembangunan 21 sekolah dasar diperkirakan mencapai Rp. 10,8 Miliar.
Dan saat ini sebagaimana dikatakan oleh Kabid Humas Polda Sulut ketika dikonfirmasi oleh sejumlah awak media mengatakan bahwa pihaknya sementara memproses dugaan kasus korupsi pada proyek pembangunan 22 SD di Kota Manado tersebut.
“Polda Sulut saat ini dalam tahapan proses penyelidikan terhadap dugaan kasus ini,” ujar Kabid Humas Polda Sulut.
Proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Polda Sulut melalui Subdit Tipikor Ditreskrimsus telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi baik dari dinas pendidikan maupun dari dinas pekerjaan umum.
Untuk diketahui, pembangunan sekolah dasar (SD) di kota Manado tersebut bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2023.
Dimana dalam proyek pembangunan sekolah dasar tersebut dinas pendidikan meminta bantuan dari dinas pekerjaan umum, selaku PPK untuk berkoordinasi dengan pihak ketiga dalam proses lelang.
Dan dugaan kasus tersebut, mendapatkan perhatian dan sorotan dari publik dan beberapa LSM.
Salah satunya adalah lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI) yang sangat getol memerangi kasus korupsi di bumi Indonesia.
Melalui Ketua Umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH mengatakan sangat mengapresiasi akan pihak Polda Sulut yang serius menangani dan menyelidiki dugaan kasus tersebut.
Dalam kasus tersebut, selain telah memeriksa sejumlah saksi, Tommy Turangan pun meminta agar pihak APH dapat memanggil dan memeriksa walikota Manado dan Kadis pendidikan serta kadis PU-PR.
“Dalam kasus ini, kami minta agar APH dapat juga memeriksa dan melakukan penyelidikan terhadap walikota dan Kadis pendidikan serta kadis PU-PR Kota Manado, karena diduga terlibat dalam kasus berbandrol miliaran rupiah tersebut,” kata Turangan. (T2)*