CEP Ikuti RDP Komisi XII DPR-RI Dengan Sejumlah Kementerian

Nasional4486 Dilihat

Jakarta, transparansiindonesia.co.id – Komisi XII DPR-RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah Kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja.

RDP yang digelar di Gedung Nusantara 1 DPR-RI pada Rabu 12 Februari 2025 tersebut, diikuti juga oleh Christiany Eugenia Paruntu, legislator fraksi Golkar dapil Sulawesi Utara.

Christiany Eugenia Paruntu, merupakan anggota DPR-RI yang berada di komisi XII dan juga sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar).

Adapun sejumlah kementerian dan lembaga yang mengikuti RDP dengan komisi XII DPR-RI diantaranya, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan, Kementrian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Kepala BIG dan Kepala BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir).

Baca juga:  Viral Di Medsos, LSM-AMTI Soroti Polisi Yang Bongkar Tempat Produksi Captikus

Dikatakan Tetty Paruntu, adapun yang menjadi agenda rapat tersebut untuk membahas dan menetapkan hasil rekonstruksi anggaran kementerian dan lembaga di tahun anggaran 2025.

“Agenda kegiatan rapat yaitu untuk membahas dan menetapkan hasil rekonstruksi anggaran kementerian dan lembaga ditahun 2025,” jelas CEP.

Rapat dengar pendapat tersebut dihadiri oleh jajaran kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja komisi XII DPR-RI, serta pimpinan dan anggota Komisi XII DPR-RI.

CEP berharap dengan adanya RDP tersebut akan didapat solusi dan ide kreatif terkait permasalahan yang ada disejumlah lembaga dan instansi.

Untuk diketahui, tujuan rapat dengar pendapat (RDP) adalah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan mencari solusi bersama.

Baca juga:  Perjuangkan Aspirasi Rakyat, CEP Siap Dorong Legalitas Tambang Rakyat Di Sulut

RDP juga dapat menjadi sarana pengawasan DPRD untuk mengetahui laporan atau masalah yang dihadapi daerah.

Berikut beberapa tujuan RDP:

– Mendengarkan aspirasi masyarakat

– Mendapatkan keluhan masyarakat

– Mencari solusi bersama

– Mengetahui laporan atau masalah yang dihadapi daerah

– Mengetahui apa yang menjadi keluh kesah masyarakat

– Menemukan solusi bersama melalui kesepakatan bersama

– Mendapatkan masukan untuk membuat kebijakan selanjutnya.
(Hen)*

Yuk! baca berita menarik lainnya dari TRANSPARANSI INDONESIA di GOOGLE NEWS dan Saluran WHATSAPP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *