Sebut Tuntutan 17+8 Hanya Suara Sebagian Kecil Rakyat, AMTI Minta Prabowo Copot Purbaya Dari Menkeu

JAKARTA, TI – Baru beberapa jam dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa dinilai telah melontarkan pernyataan kontroversial.

Dalam pernyataan perdananya usai dilantik, Purbaya menilai munculnya tuntutan 17+8 hanya disuarakan sebagian kecil rakyat yang merasa hidupnya terganggu.

Purbaya mengaku belum mempelajari secara detail isi tuntutan tersebut, namun, ia menilai suara itu hanya datang dari kelompok kecil masyarakat

“Itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang ya,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Senin 8 September 2025.

Pernyataan dari Purbaya Yudhi Sadewa tersebut langsung mengundang reaksi publik, termasuk lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI).

Baca juga:  Berstatus Tersangka Tapi Belum Ditahan, LSM-AMTI Soroti Penanganan Kasus Yang Menyeret Sekjen DPR-RI

Melalui ketua umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH mengatakan bahwa pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa tersebut adalah pernyataan yang kontroversial.

“Pernyataan yang kontroversial dari seorang Purbaya Yudhi Sadewa yang baru saja dilantik menjadi menteri keuangan, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan kemarahan rakyat karena dinilai sangat meremehkan aksi demonstran,” ujar Turangan.

“Di negara-negara maju yang ekonominya bagus, juga ada aksi unjuk rasa dan demo, dan pernyataan Purbaya ini sangat meremehkan aksi unjuk rasa di negeri ini,” tambah Turangan.

Maka, Turangan pun meminta agar Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan sebagai menteri keuangan, karena attitudenya sangat tidak baik, dan berpotensi menimbulkan konflik dan kemarahan rakyat.

Baca juga:  AMTI; Prabowo Jangan Omon-omon, Segera Sikat Pelaku PETI Di Sulut

“Baru dilantik udah ngomong begitu, bagaimana selanjutnya nanti,,! Maka untuk menghindari hal-hal yang berpotensi timbulnya konflik dan kemarahan rakyat kedepan, maka secepatnya agar presiden Prabowo Subianto dapat mencopot Purbaya dari jabatan menteri keuangan republik indonesia,” tegas Tommy Turangan. (T2)*

Yuk! baca berita menarik lainnya dari TRANSPARANSI INDONESIA di GOOGLE NEWS dan Saluran WHATSAPP

Banner Memanjang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *