JAKARTA, TI – Ceramah kontroversi mantan Wapres Jusuf Kalla di Universitas Gajah Mada beberapa waktu lalu menuai kritik dan kecaman keras dari publik.
Bahkan sejumlah organisasi Kristen melaporkan Jusuf Kalla ke pihak kepolisian atas tuduhan dugaan penistaan agama.
Namun, laporan sejumlah laporan yang dilayangkan oleh organisasi Kristen ke pihak kepolisian mendapat tanggapan berbeda dari Menteri Hak Asasi Manusia (Menteri HAM).
Dalam pernyataannya Menteri HAM Republik Indonesia Natalius Pigai secara tegas menolak Jusuf Kalla dilaporkan ke pihak kepolisian.
Alasannya Pigai yakni melaporkan Jusuf Kalla ke kepolisian tidak ada manfaatnya, dan lebih baik dilakukan dialog saja.
“Saya tegas menolak Jusuf Kalla filaporkan ke polisi, tidak ada manfaatnya, lebih baik dialog,” ujar Pigai.
Hal tersebut langsung mengundang reaksi keras dari lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI).
Menurut Turangan, pernyataan Menteri HAM tersebut layaknya pernyataan orang bodoh dan terlihat seperti tak memahami hukum.
Karena dijelaskan Turangan bahwa kasus mantan Wapres Jusuf Kalla tersebut seperti yang pernah dialami oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok.
Dimana, Ahok dipenjarakan oleh karena tuduhan penistaan agama.
Maka dari itu Turangan menilai bahwa pernyataan dari menteri HAM tersebut terkesan hanya menambah-nambah masalah dengan pernyataan kontroversial yang dilontarkannya.
Seharusnya Menteri HAM cukup diam saja dan biarkan hukum berproses terhadap mantan wapres JK bersalah atau tidaknya mantan Wapres nanti hukum yang tentukan.
“Menteri HAM pernyataannya seperti orang bodoh dan seakan tak paham hukum, kalimatnya berpotensi menimbulkan masalah baru maka sudah sepantasnya beliau mengundurkan diri, dan kami LSM-AMTI meminta dengan tegas agar pak Presiden Prabowo dapat mencopot Natalius Pigai dari jabatan sebagai menteri HAM,” tegas Tommy Turangan SH. (T2)*