“Tommy Turangan Peringatkan Bahaya Disinformasi: Demokrasi Terancam oleh Tuduhan Tanpa Dasar”.
TRANSPARANSIINDONESIA.CO.ID, HUKUM, NASIONAL,- Dinamika Politik Nasional kembali memasuki Fase Panas, setelah polemik pernyataan Amien Rais terkait kehidupan Pribadi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memicu gelombang kritik keras dari kalangan Masyarakat Sipil.
Sorotan Tajam Kali datang dari Ketua LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) Pusat, Tommy Turangan, yang menilai fenomena tersebut sebagai gejala serius kemunduran etika dalam komunikasi politik nasional.
Tommy Turangan tampil sebagai suara dominan dalam merespons polemik tersebut. Ia menegaskan bahwa ruang demokrasi sedang menghadapi ancaman nyata akibat maraknya narasi tanpa basis data dan kecenderungan menyeret aspek personal ke dalam arena politik.
Menurutnya, pernyataan yang tidak didukung bukti kuat bukan sekadar kekeliruan komunikasi, melainkan bentuk manipulasi persepsi publik yang berpotensi merusak fondasi demokrasi.
“Ketika opini dibangun tanpa pijakan fakta, maka publik sedang diarahkan pada kesimpulan yang menyesatkan. Situasi seperti itu bukan lagi kritik, melainkan propaganda terselubung yang membahayakan,” tegas Tommy dengan nada keras, saat awak media mewancarainya, Selasa (5/5/26) Siang tadi.
Ia menggarisbawahi bahwa praktik menyerang ranah pribadi mencerminkan lemahnya kualitas argumentasi. Dalam pandangannya, kritik yang sehat seharusnya berfokus pada kinerja, kebijakan, serta dampak nyata terhadap masyarakat luas, bukan menggiring opini melalui isu-isu personal yang tidak relevan.
“Serangan terhadap wilayah privat menunjukkan ketidakmampuan membangun argumen berbasis data. Demokrasi tidak membutuhkan sensasi, melainkan substansi,” lanjutnya.
Tommy juga mengingatkan bahwa setiap pernyataan dari tokoh nasional memiliki daya pengaruh besar. Ketika disampaikan tanpa verifikasi, dampaknya dapat meluas dan menciptakan efek domino yang sulit dikendalikan.
“Tokoh publik memegang peran strategis dalam membentuk opini. Ketika informasi yang disampaikan keliru, maka efeknya bisa merusak kepercayaan masyarakat secara sistemik,” ujarnya.
Dalam analisis lebih mendalam, Tommy menilai fenomena tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola komunikasi politik yang semakin menjauh dari prinsip rasionalitas dan etika publik. Ia melihat adanya kecenderungan penggunaan narasi spekulatif sebagai alat untuk membentuk persepsi.
“Ruang publik sedang dibanjiri asumsi liar. Jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka masyarakat akan kesulitan membedakan antara fakta dan opini,” katanya.
Lebih jauh, Tommy menyoroti potensi kerusakan jangka panjang terhadap institusi negara. Ia menilai bahwa penyebaran tuduhan tanpa dasar dapat menggerus legitimasi lembaga pemerintahan secara perlahan.
“Kepercayaan publik merupakan fondasi utama stabilitas negara. Ketika kepercayaan mulai terkikis akibat informasi yang tidak valid, maka dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor, termasuk sosial dan ekonomi,” jelasnya.
Dirinya juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap pernyataan yang dilontarkan ke ruang publik. Menurutnya, setiap tudingan harus dapat diuji secara hukum dan moral.
“Jika tidak mampu dibuktikan, maka tuduhan berpotensi masuk kategori fitnah. Kondisi seperti ini tidak boleh dinormalisasi dalam praktik demokrasi,” tegas Tommy lagi.
Selain itu, Tommy mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan literasi informasi. Ia menilai publik memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi dengan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terverifikasi.
“Masyarakat harus lebih cerdas dalam menyaring informasi. Jangan sampai opini tanpa dasar justru diterima sebagai kebenaran. Kesadaran kolektif menjadi benteng utama menghadapi disinformasi,” ungkapnya.
Dalam pernyataan penutupnya, Tommy menegaskan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada integritas para aktor politik serta kedewasaan publik dalam merespons setiap isu yang berkembang.
“Demokrasi tidak akan runtuh karena perbedaan pendapat, tetapi bisa hancur akibat kebohongan yang dibiarkan berkembang. Kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen terhadap kebenaran harus menjadi fondasi utama dalam setiap pernyataan publik,” pungkas Tommy Turangan.
(Redaksi)