“Minahasa Tenggara siap perkuat peran srikandi jaga desa kawal pembangunan desa”.
TRANSPARANSI INDONESIA.CO.ID, MINAHASA TENGGARA,- Musyawarah Daerah (Musda) perdana Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Srikandi Jaga Desa se-Sulawesi Utara, menjadi momentum penting bagi penguatan organisasi sekaligus penegasan komitmen mengawal tata kelola pemerintahan desa berlandaskan prinsip transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Agenda strategis tersebut berlangsung di Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Manado, Rabu (5/8/2026), dihadiri jajaran pengurus provinsi, pengurus kabupaten dan kota, pemerintah, serta unsur penegak hukum.
Musda perdana membuka babak baru perjalanan Srikandi Jaga Desa sebagai organisasi kemasyarakatan berorientasi pada penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pencegahan penyimpangan pengelolaan keuangan desa.
Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi guna menyatukan visi seluruh pengurus dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pembukaan Musda dilakukan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, selaku Ketua Dewan Penasihat Srikandi Jaga Desa. Kehadiran pimpinan Kejati Sulut mempertegas pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem pemerintahan desa bebas penyimpangan.
Musda turut memperkuat arah gerak organisasi dalam mengawal pemanfaatan dana desa agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, serta peningkatan kesejahteraan warga.
Pengawasan secara berkelanjutan dipandang menjadi langkah preventif guna mencegah munculnya persoalan hukum akibat lemahnya tata kelola administrasi maupun penyalahgunaan kewenangan.
Selain pengawasan dana desa, perhatian organisasi diarahkan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa Merah Putih.
Kedua program dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas aktivitas ekonomi desa, serta menciptakan pemerataan pembangunan hingga wilayah pelosok.
Kepemimpinan organisasi tingkat provinsi berada di bawah Ketua Srikandi Jaga Desa Sulawesi Utara, Ns. Gresty N. M. Masie, M.Kep., Sp.Kep.MB, bersama jajaran pengurus provinsi.
Melalui kepemimpinan tersebut, organisasi diharapkan berkembang menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat budaya pemerintahan bersih, tertib administrasi, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Bagi Kabupaten Minahasa Tenggara, pelaksanaan Musda menghadirkan semangat baru bagi seluruh jajaran organisasi.
Ketua Srikandi Jaga Desa Cabang Minahasa Tenggara, Vanda Rondo Rantung, menegaskan komitmen kepengurusan daerah untuk mengambil peran aktif mendukung pembangunan desa melalui pendekatan edukatif, kolaboratif, serta preventif.
Penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan literasi hukum, serta pendampingan administrasi menjadi fokus utama agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Vanda memandang keberhasilan pembangunan desa tidak hanya diukur melalui berdirinya infrastruktur maupun terserapnya anggaran, melainkan juga tercermin dari kualitas tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi publik, partisipasi masyarakat, serta kemampuan aparatur desa menjaga kepercayaan masyarakat.
Seluruh program pembangunan memerlukan pengawasan bersama sehingga setiap kebijakan mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat desa.
Menurut pandangan organisasi di Minahasa Tenggara, kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi kemasyarakatan, serta kalangan perempuan menjadi fondasi penting dalam membangun desa maju, mandiri, aman, serta berdaya saing. Pendekatan tersebut diyakini mampu memperkuat budaya transparansi sekaligus mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan berkualitas.
Srikandi Jaga Desa Cabang Minahasa Tenggara juga berkomitmen memperluas kegiatan sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa, administrasi pemerintahan, penguatan kapasitas aparatur, pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan desa.
Seluruh agenda tersebut diarahkan guna menciptakan pemerintahan desa responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Musda perdana menghasilkan kesepahaman bersama bahwa pengawasan bukan semata mencari kesalahan, melainkan membangun budaya pencegahan melalui edukasi, pendampingan, koordinasi, serta komunikasi berkelanjutan.
Pendekatan preventif dipandang mampu mengurangi potensi pelanggaran sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Semangat kolaborasi menjadi pesan utama forum tersebut. Kehadiran unsur pemerintah, aparat penegak hukum, serta organisasi masyarakat menunjukkan pembangunan desa memerlukan kerja bersama, saling mengingatkan, saling mengawasi, serta saling memperkuat demi terwujudnya desa maju, mandiri, transparan, profesional, akuntabel, dan berintegritas.
Musda perdana Srikandi Jaga Desa se-Sulawesi Utara akhirnya menjadi lebih dari sekadar agenda organisasi.
Forum tersebut menjadi deklarasi moral guna memperkuat pengawasan pembangunan desa, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mengawal pelaksanaan program strategis nasional, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Harapan besar tertuju kepada seluruh kepengurusan kabupaten dan kota, termasuk Minahasa Tenggara, agar mampu menerjemahkan hasil Musda menjadi program nyata, berkelanjutan, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat hingga tingkat desa.
(kontributor sulut, Wahyudi barik)