JAKARTA, TI – Badan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BAM DPR-RI) melaksanakan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (DPRD Sulut).
Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis, 17 September 2026 tersebut juga diikuti oleh DR (HC). Christiany Eugenia Paruntu SE., S.Th., MA yang merupakan anggota BAM DPR-RI.
Rapat dengar pendapat umum antara BAM DPR-RI dengan para pimpinan DPRD Sulawesi Utara membahas beberapa program.
Selaku legislator Senayan dari daerah pemilihan Sulawesi Utara, Christiany Eugenia Paruntu (CEP) menjelaskan ada beberapa hal yang diterima oleh pihak badan aspirasi masyarakat dari pimpinan DPRD Sulut.
Dimana aspirasi yang disampaikan oleh pimpinan DPRD Sulut menindaklanjuti aspirasi dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KB-PBI).
Pimpinan DPRD Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Ketua DPRD bersama para wakil ketua DPRD salah satunya Michaela Elsiana Paruntu menyampaikan aspirasi terkait buruh dan ketenagakerjaan.
Dikatakan Christiany Eugenia Paruntu bahwa pimpinan DPRD Sulut menyampaikan aspirasi dan masukan tentang penguatan regulasi ketenagakerjaan, khususnya di Sulawesi Utara.
“Yang mereka sampaikan adalah aspirasi mengenai penguatan regulasi ketenagakerjaan, termasuk didalamnya perlindungan dan hak-hak pekerja, upah yang berkeadilan, jaminan sosial para buruh, hubungan industrial dan perlindungan pekerja, hal tersebut adalah aspirasi dari KBPBI yang disampaikan kepada DPRD Sulut dan ditindaklanjuti dengan disampaikan oleh BAM DPR-RI,” jelas Christiany Eugenia Paruntu.
Selain itu, pada kesempatan RDPU tersebut, pimpinan DPRD Sulut juga menyampaikan aspirasi dan masukan tentang evaluasi terhadap ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan agar lebih responsif terhadap kondisi dan berpihak pada kebutuhan pekerja saat ini.
Mendengar aspirasi yang disampaikan tersebut, Christiany Eugenia Paruntu mengatakan bahwa siap mengawal aspirasi dari para buruh dan pekerja Sulawesi Utara yang disampaikan melalui DPRD Sulut.
Menurutnya, para buruh dan tenaga kerja merupakan salah satu elemen penting dalam roda perekonomian masyarakat, maka wajib dikawal apa yang menjadi hak-hak para buruh.
CEP mengatakan penyerapan aspirasi dari pimpinan DPRD Sulawesi Utara tersebut merupakan bentuk fungsi representasi DPR-RI dalam memastikan suara dan persoalan yang dihadapi kaum buruh di daerah.
Sehingga melalui pertemuan tersebut berbagai aspirasi dan masukan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan dan penyempurnaan kebijakan dan regulasi ketenagakerjaan ditingkat nasional.
Lanjut CEP mengatakan bahwa dirinya selaku anggota DPR-RI fraksi Golkar dari dapil Sulawesi Utara berkomitmen terus membuka ruang dialog yang konstruktif dan memastikan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat pekerja di Sulawesi Utara untuk ditindaklanjuti.
Aspirasi yang disampaikan masyarakat pekerja Sulawesi Utara melalui KB-PBI ke DPRD Sulut dan ditindaklanjuti ke BAM DPR-RI, ditegaskan Christiany Eugenia Paruntu akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita akan kawal aspirasi ini, guna menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan nantinya terkait ketenagakerjaan, apalagi hal ini menyangkut kesejahteraan masyarakat buruh di Sulawesi Utara yang merupakan daerah pemilihan saya,” ujar CEP. (Hen)*