Yusril Ihza Mahendra Protes Keras Ketika Mendagri Putar Video Rekaman Muktamar HTI di MK

by -188 views
Jakarta/transparansiindonesia – Mendagri Tjahjo Kumolo sempat menayangkan sebuah video muktamar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Mahkamah Konstitusi (MK). Pemutaran video tersebut setelah mendapatkan izin dari ketua majelis hakim konstitusi yang juga Ketua MK, Arief Hidayat.
 
Dalam video berdurasi sekitar 2 menit tersebut, terlihat kader HTI memenuhi Stadion Gelora Bung Karno, lokasi diadakannya muktamar. Di video berisi orasi dari HTI agar kadernya meninggalkan sistem pemerintahan selain yang diatur oleh Islam. Orasi tersebut disambut pekikan takbir oleh para kader.
 
“Tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliah dan tegakkan syariat Islam saja. Kedua, ubah kekuasaan yang sekarang ini berada di tangan pemilik modal menjadi di tangan kita, di tangan umat. Arahan perubahan ketiga, hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang memecah belah kita semua,” bunyi orasi yang ditayangkan oleh Tjahjo di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (30/8/2017).
 
Di akhir persidangan, video yang ditanyangkan oleh Tjahjo ditentang oleh kuasa hukum mantan Jubir HTI Ismail Yusanto, Yusril Ihza Mahendra. Yusril mempertanyakan motif dan relevansi dari video yang diputar oleh Tjahjo.
 
 
“Saudara Mendagri apa motif dan relevansi anda menayangkan muktamar HTI di sidang ini. Kita tahu ini sidang pengujian UU, bukan sidang pidana. Kalau mau mengajukan bukti ada tempatnya nanti. Tapi kenapa harus menanyangkan sebelum sidang,” tanya Yusril pada Tjahjo.
 
Yusril menuduh bila Tjahjo ingin melakukan propaganda di ruang sidang. Dia juga mempertanyakan mengapa Arief mengizinkan video tersebut ditayangkan.
 
“Apa mau propaganda sesuatu yang tidak disenangi pemerintah atau apa. Kedua, kenapa majelis mengizinkan ditayangkan video itu di sidang,” tutur Yusril.
 
Arief pun memberikan pembelaannya mengapa majelis memberi izin video muktamar HTI yang disodorkan Tjahjo diputar di sidang. Menurut Arief, video tersebut sebagai bagian dari keterangan pemerintah.
 “Mahkamah menilai itu bagian keterangan yang akan disampaikan pemerintah,” ucap Yusril.  (red/TI)
Baca juga:  Kapolsek Ciledug Kompol Prasetyo Nugroho Datang Untuk Melayat Salah Satu Tokoh Masyarakat