Begini Pernyataan John Palinggi, Terkait Banyaknya Penasehat Hukum Yang Tersangkut Masalah Hukum

by -333 views

   Jakarta/transparansiindonesia.com  – Menyikapi banyaknya penasehat hukum yang bermasalah dengan hukum, seperti penasehat hukum Saiful Jamil yang tertangkap tangan KPK menyuap Hakim, Penasehat hukum Setya Novanto yang ditersangkakan KPK, masalah masalah yang dihadapi masyarakat penasehat hukum yang menipu masyarakat pencari keadilan seperti yang dialami Ny. Netty Br. Samosir di Sei. Kambing B. Medan Sumut sudah 10 (sepuluh) tahun kasus tanahnya yang di rampok mafia tanah dan mafia hukum Medan terhenti di tangan penegak Hukum.

Baca Artikel terkait permainan Mafia Hukum dan Mafia Tanah di Medan Sumatera Utara
Kompolnas Buka Tabir Permainan Mafia Tanah dan Mafia Hukum di Medan

Baca juga:  Apapun Hasil Munas Kami akan Tunduk dan Patuh

John Palinggi mengatakan “Profesi hukum yang mulia untuk memberikan keadilan dinodai oleh oknum oknum penasehat hukum yang tidak bertanggung jawab, menghalalkan segala cara termasuk memalsukan kop dokumen Negara, mereka beranggapan profesinya kebal hukum, dilindungi UU Advokat, padahal niat baik atau mains area yang harus diperhatikan jika niatnya jahat atau menipu clien, harus diproses hukum” ungkapnya dengan nada gemas.

John Palinggi juga memberikan komentarnya mengenai rangkap jabatan di Kabinet “Rangkap jabatan yang dipegang Ketum Golkar dan Menteri Perindustrian itu kebijakan dan wewenang Presiden, setiap kondisi itu berbeda kebutuhannya pada saat ini tidak mudah mengganti Menteri Perindustrian yang baru saja dijabat oleh Airlangga, di Golkar khusus Airlangga Hartarto track recordnya cukup bagus, tiadak mempunyai cacat cela, relatif bersih, sudah menjadi tradisi orang akan mencari celah dan protes protes cacat cela untuk jabatan Ketua Umum Partai, kebijakan itu harus dinamis jangan kaku” Ungkapnya.

Baca juga:  pengurus FBR Korwil Kota Bekasi dengan memberikan bantuan untuk pembangunan Gereja Victory Indonesia Hope Kota Bekasi

Mengenai Posisi Jabatan Pelaksana tugas Gubernur Jawa Barat dan Sumatra Utara, John Palinggi mengatakan “Orang sudah mulai bosan dengan prilaku orang orang sipil yang terlibat berbagai kasus, ditengah panasnya tahun politik 2018 sangatlah tepat posisi itu diisi oleh orang orang yang mempunyai komitmen netral dalam berpolitik seperti dari Kepolisian atau dari TNI” ungkapnya.   (red/TI)*