Minsel/transparansiindonesia.com – Petani Kopra di Minahasa Selatan mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (DPRD Minsel) terletak di Desa Teep kecamatan Amurang Barat, pada Selasa, 20 Maret 2018.
Kehadiran para petani kopra di ‘gedung putih’ Teep ini, untuk menyampaikan aspirasi terkait anjloknya harga kopra hingga menyentuh harga 500-an/Kg.
Mewakili para petani kopra hadir Roby Sangkoy, yang juga sebagai anggota dewan Minsel, Jerry Bokau, dan Charles Tumbuan, serta dikawal oleh Sampel Kasenda mewakili LSM, dan hadir juga mahasiswa fakultas pertanian Unsrat, yang ikut mengawal penyampaian aspirasi ini, kehadiran petani kopra ini di Dewan Minsel diterima oleh salah satu anggota dewan, yakni Djen Lamia.
Dihadaoan anggota dewan, perwakilan petani kopra.menyampaikan agar Dewan Minsel segera memanggil para perusahaan-perusahaan pembeli kopra di Minahasa Selatan, untuk duduk lakukan dengar pendapat dengan para petani kopra (kelapa), dengan difasilitasi oleh Anggota Dewan.
“Disini kita menyampaikan hal tersebut agar, kita mengetahui penyebab anjloknya harga kopra saat ini, yang sampai menyentuh harga 5800/Kg.” kata Robby Sangkoy mewakili petani kopra.
Jerry Bokau yang hadir mewakili petani kopra, sekaligus juga Ketua Apdesi Minsel, menguatkan pernyataan yang disampaikan oleh Robby Sangkoy, bahwa aspirasi ini harus secepatnya ditindak-lanjuti oleh anggota dewan, karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat, khususnya petani kopra (kelapa).
Menurut Robby Sangkoy (Rosa) mereka ingin agar secepatnya aspirasi ditindak lanjuti, “Kalau bisa seminggu ini sejak penyampaian aspirasi ini, Dewan segera memanggil para pengusaha pembeli kopra, untuk duduk bersama dengan para petani kopra, agar didapat kejelasan, kalau tidak kami akqn melakukan unjuk rasa dengan masa yang besar.” kata Rosa.
Sementara itu Djen Lamia yang menerima aspirasi ini, mengatakan akan segera melaporkan kepada komsi satu selaku yang berwenang dalam hal ini karena menyangkut perdagangan, serta melaporka kepada pimpinan dewan,
“Namun kita akan berkoordinasi lintas komisi, karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat, yang sangat berpengaruh pada roda perekonomian.” kata Lamia. (Hengly/TI)*
