Perkada adalah Amanat Undang-undang, Bukan Kemauan Bupati

by -761 views

Minsel, transparansiindonesia.co.id — Pihak eksekutif Kabupaten Minahasa Selatan dalam hal ini Bupati Minahasa Selatan DR.Christiany Eugenia Paruntu SE harus mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perkada APBD).

Bupati Minahasa Selatan Tetty Paruntu harus mengeluarkan Perkada APBD dikarenakan DPRD Minsel batal mensahkan perda APBD tahun anggaran 2020, dikarenakan kekisruhan di tubuh DPRD Minsel mengenai AKD, maka dari itu Pemkab Minsel melakukan konsultasi dengan Direktur Anggaran Daerah pada Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Brando Tampemawa SH, selaku staf ahli bidang pembangunan dan keuangan Pemkab Minsel, mengatakan dari hasil konsultasi dengan Direktur Keuangan Daerah Kemendagri-RI, menjelaskan sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah yang turunannya ada pada PP nomor tentang pengelolaan keuangan daerah.

Baca juga:  GPT Polres Minsel, Diapresiasi Kapolda Sulut

Menurutnya pula bahwa, ditegaskan oleh Dirjen keuangan daerah Kemendagri-RI, untuk penetapan APBD Minsel, Pemkab Minsel dan DPRD Minsel haruslah mengacu pada PP Nomor 12 tahun 2019 yang mengatur tentang tahapan penetapan APBD.

Dimana berdasarkan aturan yabg yang ada Pemkab Minsel mengajukan Ranperda tentang APBD ke DPRD Minsel dalammasa waktu 60 hari sebelum 30 November 2019 dan selanjutnya DPRD Minsel akan membahasnya serta ditindak-lanjuti dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Dikatakannya bahwa sejak pada 12 September 2019 Pemkab Minsel telah menyampaikan Ranperda APBD 2020 ke DPRD, karena batas akhirnya tanggal 30 November 2019, dimana dalam aturan pasal 313 yang menyatakan ‘apabila dalam waktu 60 hari tidak terjadi persetujuan bersama dengan DPRD, maka kepala daerah (Bupati) dapat menyusun peraturan kepala daerah (Perkada) tentang APBD..

Baca juga:  Covid Emergency Priority, Bupati Tetty Bagikan Sembako kepada Warga Maesaan

Hal tersebut harus dilakukan agar proses APBD dapat terus berjalan sesuai dengan amanat UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Perkada merupakan amanat Undang-undang dan PP, bukan kemauan dari kepala daerah (Bupati) dan ini harus dilakukan agar proses APBD disuatu daerah dapat terus berjalan.

(red/T2)*