“Skandal Manajemen RSUP Kandou Menguak, LSM AMTI Desak Presiden Prabowo Subianto Copot Direktur”.
TRANSPARANSI INDONESIA.CO.ID, KESEHATAN, SULUT,- Sorotan Publik terhadap tata kelola RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado semakin menguat, seiring munculnya berbagai dugaan persoalan Manajerial serta konflik kepentingan dalam pengelolaan Institusi Layanan Kesehatan Rujukan terbesar di Kawasan Timur Indonesia.
Sejumlah laporan Nedia dan pengakuan pihak Kontraktor membuka lapisan persoalan baru yang menggambarkan kondisi internal rumah sakit berada dalam situasi penuh polemik.
Pusat perhatian tertuju kepada Direktur RSUP Kandou, Starry Rampengan, yang dinilai gagal mengelola organisasi secara transparan serta profesional. Kritik publik semakin tajam setelah beredar informasi mengenai aktivitas seorang oknum bernama Zulfikar Bambuena yang mengaku sebagai sekretaris pribadi direktur.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber termasuk salah satu media online swarakawanua.co.id, memberitakan bahwa Zulfikar Bambuena melakukan pendekatan terhadap jurnalis guna meminta klarifikasi terhadap pemberitaan kritis terkait kondisi rumah sakit. Pertemuan tersebut dilaporkan berlangsung di sebuah kedai kopi kawasan Megamas, Kota Manado.
Dalam pertemuan informal tersebut, Zulfikar berusaha meyakinkan ke wartawan bahwa kritik terhadap kepemimpinan direktur tidak berdasar. Ia bahkan berupaya membangun narasi bahwa pemberitaan negatif mengenai RSUP Kandou tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
Langkah tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru di kalangan jurnalis dan pengamat kebijakan publik. Banyak pihak menilai klarifikasi seharusnya disampaikan langsung oleh pimpinan rumah sakit, bukan melalui pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan struktural dalam organisasi kesehatan milik pemerintah.
Situasi semakin mengundang kecurigaan setelah terungkap bahwa sosok Zulfikar Bambuena bukan pegawai struktural rumah sakit, melainkan kontraktor yang disebut memiliki kedekatan dengan pimpinan RSUP Kandou. Sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa Zulfikar kerap terlibat dalam pengelolaan proyek bernilai kecil di lingkungan rumah sakit.
Pengakuan Zulfikar sebagai aktivis serta klaim kedekatan dengan salah satu partai politik besar di Sulawesi Utara, turut memunculkan spekulasi mengenai potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan proyek di rumah sakit tersebut.
Persoalan lain muncul dari laporan sejumlah kontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan serta rehabilitasi fasilitas rumah sakit. Para kontraktor mengungkapkan adanya keterlambatan pembayaran bernilai miliaran rupiah meskipun seluruh pekerjaan telah diselesaikan sejak awal Desember 2025.
Proyek yang dimaksud mencakup pekerjaan fisik serta pengadaan fasilitas kesehatan, termasuk rehabilitasi bangunan ruang rawat inap. Berdasarkan dokumen kontrak, pekerjaan telah diselesaikan sesuai spesifikasi teknis, jadwal pelaksanaan, serta standar administrasi yang berlaku.
Proses serah terima pekerjaan juga telah dilaksanakan secara resmi. Namun hingga memasuki bulan keempat setelah penyelesaian proyek, kewajiban pembayaran dari pihak rumah sakit belum direalisasikan.
Perwakilan kontraktor menyampaikan bahwa terdapat 12 perusahaan pelaksana proyek dalam paket pekerjaan tersebut. Dari jumlah tersebut hanya satu perusahaan yang menerima pembayaran secara penuh, sedangkan sebelas perusahaan lainnya belum memperoleh pencairan dana sama sekali.
“Kami menyelesaikan seluruh pekerjaan tepat waktu pada awal Desember 2025. Seluruh kewajiban kontraktual telah dipenuhi. Sampai saat laporan disampaikan, pembayaran yang menjadi hak kontraktor belum terealisasi,” ujar salah satu perwakilan kontraktor, dilansir dari media online swarakawanua.co.id.
Keterlambatan pembayaran tersebut menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas operasional perusahaan pelaksana proyek. Sejumlah kontraktor mengaku menghadapi tekanan finansial akibat kewajiban membayar pekerja, subkontraktor, serta pemasok material.
Para kontraktor berharap manajemen RSUP Kandou memberikan penjelasan terbuka terkait penyebab keterlambatan pembayaran sekaligus memastikan penyelesaian kewajiban sesuai kontrak kerja.
Meskipun masih membuka ruang dialog dan penyelesaian melalui jalur musyawarah, pihak kontraktor tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum apabila tidak terdapat kepastian dalam waktu dekat.
Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia(LSM AMTI) Pusat, Tommy Turangan, menyampaikan kritik keras terhadap situasi yang berkembang di RSUP Kandou.
Menurut Turangan, rangkaian persoalan manajemen serta dugaan konflik kepentingan menunjukkan adanya kegagalan kepemimpinan dalam mengelola institusi kesehatan strategis milik negara.
Turangan menilai praktik penggunaan pihak nonstruktural untuk melobi media, mencerminkan pola kepemimpinan tidak sehat serta berpotensi mencederai prinsip transparansi dalam lembaga pelayanan publik.
“Rumah sakit rujukan nasional tidak boleh dikelola dengan pola komunikasi tertutup. Klarifikasi terhadap kritik publik wajib disampaikan secara terbuka oleh pimpinan institusi, bukan melalui perantara yang tidak memiliki legitimasi struktural,” tegas Turangan, kepada awak media, Sabtu (7/3/26).
Turangan juga menyoroti persoalan pembayaran proyek yang belum diselesaikan selama berbulan-bulan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi serta merusak kepercayaan mitra kerja terhadap institusi negara.
Menurutnya, situasi tersebut menandakan adanya persoalan serius dalam tata kelola anggaran rumah sakit.
“Laporan kontraktor mengenai keterlambatan pembayaran proyek bernilai miliaran rupiah memperlihatkan indikasi lemahnya manajemen keuangan. Apabila kondisi tersebut dibiarkan, dampak paling besar akan dirasakan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan,” ujar Turangan.
Turangan menegaskan bahwa krisis kepercayaan terhadap manajemen RSUP Kandou sudah mencapai titik yang memerlukan evaluasi total dari pemerintah pusat.
Dalam pernyataan lebih tegas, Turangan secara langsung meminta perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kepemimpinan di RSUP Kandou.
Menurut Turangan, pemerintah pusat perlu mengambil langkah cepat demi menyelamatkan reputasi rumah sakit rujukan nasional serta memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal.
“Presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu menyikapi kondisi bobrok manajemen RSUP Kandou secara tegas dan objektif. Kepemimpinan yang gagal menjaga integritas organisasi harus segera dievaluasi,” ujar Turangan.
Ia juga menyatakan bahwa pergantian pimpinan menjadi langkah rasional apabila situasi krisis manajemen terus berlanjut tanpa perbaikan signifikan.
“RSUP Kandou membutuhkan figur pemimpin baru yang memiliki integritas kuat, kapasitas manajerial tinggi, serta keberanian menata kembali sistem pengelolaan rumah sakit secara transparan. Tanpa kepemimpinan yang bersih dan profesional, konflik internal serta polemik publik akan terus berulang,” tegasnya.
Turangan menambahkan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat tidak boleh menjadi korban dari konflik manajemen internal. Rumah sakit milik negara harus dikelola berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi anggaran, serta profesionalisme birokrasi.
Seiring mencuatnya berbagai persoalan tersebut, masyarakat berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan RSUP Kandou.
Langkah investigatif dianggap penting guna memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan serta tidak membuka ruang bagi praktik penyimpangan.
Publik juga menilai bahwa kejelasan informasi dari pihak manajemen rumah sakit menjadi kebutuhan mendesak guna meredam spekulasi yang berkembang luas di ruang publik.
Di tengah meningkatnya sorotan terhadap tata kelola RSUP Kandou, tuntutan transparansi serta reformasi kepemimpinan semakin menguat, sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan kesehatan milik negara.
(kontributor sulut, Wahyudi barik)