SULUT, TI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (Musrenbang FKPD) untuk tahun 2027.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara pada Kamis 9 April 2026.
Salah satu yang hadir dalam kegiatan Musrenbang RKPD Sulut 2027 adalah legislator senayan DR (HC). Christiany Eugenia Paruntu SE., S.Th., MA.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kegiatan Musrenbang RKPD yang telah dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota.
Dimana Musrenbang RKPD merupakan tahapan dalam rangka merencanakan pembangunan suatu daerah yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
Christiany Eugenia Paruntu (CEP) mengatakan bahwa kehadirannya dalam kegiatan tersebut adalah sebagai wujud komitmen dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Selain itu, CEP juga menyampaikan bahwa agar setiap program pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, berkelanjutan dan tentunya memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.
“Melalui forum Musrenbang, berbagai masukan strategis dari pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dihimpun sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional ke depan,” ujar Christiany Eugenia Paruntu.
Lanjutnya mengatakan bahwa Musrenbang RKPD adalah suatu agenda yang sangat penting sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan yang didalamnya guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Dengan kapasitasnya sebagai anggota DPR-RI, Christiany Eugenia Paruntu berkomitmen akan terus memperjuangkan dan mengawal aspirasi rakyat, karena dengan jabatan yang diembannya sebagai anggota DPR-RI adalah sebuah amanah yang harus diperjuangkan dengan integritas, keberanian.
“Pastinya kehadiran saya di kegiatan ini adalah bentuk komitmen nyata saya untuk mengawal aspirasi masyarakat, ini bukan sekedar tugas tapi amanah yang dipercayakan rakyat maka harus diperjuangkan dengan integritas dan keberanian dan memiliki komitmen untuk benar-benar menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat”, ucap anggota komisi VI DPR-RI tersebut. (Hen)*