SULUT, TI – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Bawaslu Boltim) menerima anggaran kurang lebih Rp. 6 Miliar dalam pelaksanaan pemilu 2024 lalu.
Anggaran sebanyak itu diperuntukkan untuk membiayai berbagai kegiatan Bawaslu Boltim dalam tugas dan fungsinya selaku lembaga pengawas dalam pelaksanaan pemilu.
Namun, kini muncul pergunjingan dikalangan publik bahwa anggaran dana hibah untuk Bawaslu Boltim diduga terjadi banyak penyimpangan dan berpotensi terjadi kerugian negara.
Publik dan sejumlah LSM pun menyoroti dugaan penyimpangan anggaran dana hibah di Bawaslu Boltim.
Salah satunya sorotan dari lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI).
Ketua umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH mengatakan bahwa pihaknya telah mendengar dan mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan penyimpangan dan penyelewengan anggaran yang terjadi di Bawaslu Bolaang Mongondow Timur.
Selanjutnya, dari hasil investigasi tim LSM-AMTI bahwa ada indikasi dana hibah Bawaslu Boltim sebesar Rp. 6 Miliar banyak kejanggalan dan diduga terjadi penyimpangan.
Dijelaskan Turangan bahwa dugaan penyimpangan dan penyelewengan anggaran di Bawaslu Boltim terjadi dibeberapa kegiatan Bawaslu baik ditingkat kabupaten maupun ditingkat kecamatan yang tentunya melibatkan para pengawas pemilu desa.
“Dugaan penyimpangan dana hibah Bawaslu Boltim diduga ada dalam perjalanan dinas, dan ini harus menjadi perhatian serius pihak aparat penegak hukum,” kata Tommy Turangan SH.
Selain perjalanan dinas, dugaan penyelewengan anggaran juga terjadi pada kegiatan sosialisasi atau pelatihan serta pengadaan barang dan jasa seperti pengadaan ATK.
Maka dari itu, Tommy Turangan SH mendesak agar aparat penegak hukum dapat segera masuk dan menyelidiki dugaan penyelewengan anggaran dana hibah di Bawaslu Boltim dengan banderol Rp. 6 Miliar.
“Meminta agar aparat penegak hukum dapat segera masuk dan menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran dana hibah Bawaslu Boltim, disini ada indikasi terjadinya kerugian negara dengan nilai yang fantastis, memeriksa para oknum-oknum yang diduga terlibat dan melakukan penyelidikan secara transparan,” tegas Tommy Turangan SH. (T2)*