“AKBP Golfried Tegaskan Polres Boltim Hormati Independensi Pers”.
TRANSPARANSI INDONESIA.CO.ID, HUKRIM, BOLTIM,- Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Timur, AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan, memberikan klarifikasi tegas terkait beredarnya informasi yang menyebut dirinya maupun institusi Polres Bolaang Mongondow Timur berada di balik pengaturan dan koordinasi wartawan dalam pemberitaan aktivitas pertambangan di daerah tersebut.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik serta sejumlah komunikasi yang mengaitkan institusi kepolisian dengan dugaan adanya pihak tertentu yang bertindak mengoordinasikan pemberitaan media mengenai aktivitas pertambangan di wilayah Boltim.
Kapolres menegaskan bahwa tudingan tersebut tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, tidak pernah ada kebijakan, instruksi, maupun penunjukan dari Polres Boltim kepada individu tertentu untuk mengendalikan arah pemberitaan ataupun memengaruhi kerja jurnalistik yang dilakukan oleh insan pers.
“Informasi yang menyebut Polres menunjuk seseorang untuk mengatur atau mengendalikan wartawan tidak benar. Pers memiliki independensi yang dijamin oleh undang-undang dan kami menghormati sepenuhnya kebebasan media dalam menjalankan fungsi jurnalistik,” tegas AKBP Golfried, saat awak media menghubunginya, Jumat (19/6/26) Siang tadi.
Ia menuturkan, hubungan yang selama ini terjalin antara Polres Boltim dan kalangan media dibangun dalam kerangka kemitraan yang profesional, terbuka, serta saling menghormati fungsi dan kewenangan masing-masing. Tidak ada perlakuan khusus terhadap media tertentu maupun upaya untuk mengintervensi proses peliputan yang dilakukan wartawan.
Menurutnya, komunikasi yang terbangun dengan insan pers semata-mata bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat serta memastikan penyampaian informasi publik berlangsung secara akurat dan berimbang.
Lebih lanjut, AKBP Golfried menegaskan bahwa institusi kepolisian memahami sepenuhnya posisi strategis media sebagai salah satu pilar demokrasi. Oleh karena itu, Polres Boltim tidak pernah mencampuri independensi redaksi maupun proses kerja jurnalistik dalam pemberitaan berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk persoalan pertambangan yang menjadi perhatian publik.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas berbagai informasi yang beredar dan menyeret sejumlah nama dalam dugaan koordinasi wartawan terkait pemberitaan aktivitas pertambangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolres juga kembali menjelaskan pernyataannya mengenai aktivitas pertambangan rakyat yang berlangsung di sejumlah lokasi di wilayah Boltim. Ia menilai persoalan tersebut harus dipahami secara menyeluruh karena menyangkut kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang.
Menurut Dia, keberadaan tambang rakyat merupakan fakta yang tidak dapat diabaikan. Aktivitas tersebut melibatkan banyak warga yang menggantungkan sumber penghasilan dan kebutuhan hidup keluarga dari sektor pertambangan tradisional.
“Yang saya sampaikan adalah kondisi riil di lapangan. Aktivitas tambang rakyat memang ada dan menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak masyarakat. Karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial yang menyertainya,” ujarnya.
Pihaknya menekankan bahwa penegakan hukum tetap menjadi prioritas utama institusi kepolisian. Namun demikian, implementasi hukum juga harus memperhatikan dampak sosial yang berpotensi muncul agar tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Lanjutnya, pendekatan represif semata tidak selalu menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kompleks. Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan antara upaya penegakan aturan dengan langkah-langkah yang mampu menjaga kondusivitas wilayah.
Terkait beredarnya komunikasi yang mencantumkan nama-nama tertentu dan dikaitkan dengan institusi kepolisian, AKBP Golfried menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakan dan pernyataannya masing-masing. Ia menilai tidak tepat apabila tindakan pribadi seseorang secara otomatis dikaitkan dengan institusi tanpa adanya fakta maupun bukti yang jelas.
“Jangan sampai asumsi berkembang menjadi opini yang kemudian menggiring persepsi publik seolah-olah institusi terlibat. Jika ada pihak yang mengatasnamakan Polres, tentu harus dibuktikan dan diklarifikasi secara objektif berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Kapolres mengingatkan pentingnya mengedepankan prinsip praduga tak bersalah dalam menyikapi setiap informasi yang berkembang. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum seluruh fakta dan data terungkap secara lengkap.
Di tengah berbagai dinamika yang berkembang, AKBP Golfried memastikan bahwa Polres Bolaang Mongondow Timur tetap berkomitmen menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Fokus utama institusi, kata dia, adalah menjaga keamanan daerah, menegakkan hukum secara profesional, serta memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman, stabil, dan kondusif.
“Kami akan terus bekerja sesuai koridor hukum, menjaga keamanan wilayah, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada saat yang sama, kami tetap menghormati kebebasan pers sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi,” pungkasnya.
(kontributor sulut, Wahyudi barik)