SULUT, TI – Pemerintah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara mendapat sorotan dan kritik tajam dari lembaga DPRD Kota Bitung.
Hal tersebut oleh karena insentif dari para Relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang tak kunjung belum dibayarkan.
Kritik keras terhadap kinerja Pemkot Bitung dilontarkan oleh salah satu personil DPRD kota Bitung, yang juga sebagai ketua komisi 1 DPRD Kota Bitung, Nabsar Badoa.
Dalam postingan vidio yang beredar di media sosial, ia mengkritik tajam kebijakan-kebijakan dari Pemkot Bitung terutama SKPD terkait, yang membuat hal-hak TAGANA belum dibayarkan.
Dimana diketahui, insentif TAGANA di Kota Bitung dianggarkan sebesar Rp. 500.000 per bulan.
Dan diketahui, insentif TAGANA yang belum dibayarkan ternyata sejak dari tahun 2024 hingga tahun 2026 sekarang ini.
Hal tersebut juga mendapatkan perhatian serius dari sejumlah LSM, termasuk lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI).
Ketua umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH mengatakan bahwa permasalahan belum dibayarkannya hak-hak TAGANA Kota Bitung, mencuat saat digelar rapat dengar pendapat (RDP) antara pihak DPRD kota Bitung bersama dengan TAGANA dan Dinas Sosial.
Turangan menyebut bahwa kondisi tersebut menggambarkan bagaimana kurangnya perhatian pemerintah kota Bitung terhadap kesejahteraan TAGANA.
Padahal relawan TAGANA diketahui selama ini menjadi ujung tombak dalam pemulihan pasca bencana, serta selalu terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan penanggulangan bencana di Kota Bitung.
“Pemerintah Kota Bitung, baik Walikota, Wakil Walikota, Sekda maupun pimpinan SKPD terkait untuk lebih memperhatikan lebih serius kesejahteraan relawan TAGANA dengan memberikan apa yang menjadi hak mereka,” ujar Turangan.
Karena menurut Turangan, tunjangan atau insentif relawan TAGANA disebutkan hanya sekitar Rp. 500 ribu per bulan, tapi anggaran makan minum duo top eksekutif yakni walikota dan wakil walikota mencapai Rp.4,2 Miliar.
Ini harus lebih diperhatikan oleh Pemkot Bitung, jangan terjadi pimpinan dengan enaknya menikmati APBD dengan angka fantastis, tapi relawan yang bekerja dilapangan, tak mendapatkan apa-apa yang menjadi hak mereka.
“Ini menjadi tanda tanya publik, apakah insentif relawan TAGANA memang ada keterlambatan pembayaran atau memang sudah tak mampu dibayar, Pemkot Bitung harus lebih serius menyikapi permasalahan ini,” tegas Tommy Turangan SH. (T2)*