JAKARTA, TI – Pembangunan gerai koperasi desa/kelurahan merah putih terus saja menuai sorotan dari kalangan masyarakat dan sejumlah LSM.
Salah satunya adalah lembaga swadaya masyarakat aliansi masyarakat transparansi indonesia (LSM-AMTI).
Melalui ketua umum DPP LSM-AMTI, Tommy Turangan SH menyoroti pembangunan gerai koperasi desa yang menurutnya banyak kejanggalan dan rawan tindakan korupsi.
Tommy Turangan SH mengatakan bahwa pembangunan gedung gerai KDMP yang ditangani oleh Agrinas, banyak terlihat dibangun diwilayah jauh dari pemukiman.
“Kita bisa lihat saja, pembangunan gerai KDMP banyak yang dibangun tidak ditempat strategis, bahkan ada yang di hutan, kompleks persawahan dan perkebunan, serta ada yang di kompleks pekuburan,” ujar Turangan.
Maka dari itu, Tommy Turangan SH meminta agar Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan saja program pembangunan gerai kopdes yang anggarannya mencapai miliaran rupiah.
Turangan mencontohkan, salah satu pembangunan gerai yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan yakni di desa Tumani dimana melalui unggahan media sosial terlihat pengurus kopdes mengeluhkan pekerjaan Gerai yang sudah dua pekan terhenti dan terancam mangkrak.
Belum lagi persoalan-persoalan lainnya yang muncul dalam proses pembangunan gedung gerai KDMP ditempat lain.
Turangan pun menegaskan bahwa, keberadaan koperasi desa juga merampas hak-hak rakyat yang berusaha melalui UMKM, karena rakyat yang berusaha kecil dan menengah akan tersingkir dari persaingan usaha.
Belum lagi masalah lainnya apabila, gerai kopdes tidak mengakomodir hasil-hasil pertanian dan perkebunan rakyat.
Maka dari itu, Turangan menyarankan agar program Presiden Prabowo Subianto yakni koperasi desa dan kelurahan lebih baik dihentikan, sebelum anggarannya lebih banyak tersalurkan ke pembangunan gerai yang belum tentu memiliki dampak mangga langsung bagi rakyat.
“Pembangunan gerai kopdes juga rawan korupsi, karena disetiap lokasi pembangunan gerai tidak terlihat papan informasi sebagaimana wajib dipampang di lokasi pengerjaan, karena menurut saya setiap pembangunan yang menggunakan uang negara harus memampang papan informasi kegiatan sebagai wujud transparansi informasi publik, berapa anggarannya, siapa pelaksananya,” ucap aktivis pentolan FH Unsrat tersebut.
Lanjutnya, akan lebih baik anggaran pembangunan gerai KDMP dialihkan ke kementerian-kementerian yang akan berdampak langsung ke masyarakat, seperti Kementerian kesehatan, pendidikan, dan pertanian serta bisa juga menambah transfer ke daerah untuk pembangunan didaerah-daerah.
“Apalagi, jika anggarannya dialihkan yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan, pasti akan memberikan dampak pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat di desa-desa,” kata Tommy Turangan SH. (T2)*