Bangkinang, TI. Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan klarifikasi resmi mengenai isu pendidikan dan penanganan fasilitas sekolah yang belakangan ini menjadi perhatian publik. Penjelasan ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kampar dalam suasana hangat dan santai bersama masyarakat serta jajaran terkait, guna meluruskan persepsi yang berkembang di tengah masyarakat.
Wakil Bupati Kampar menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat terbuka dan menyambut baik setiap masukan serta aspirasi yang disampaikan oleh warga. Beliau menepis isu adanya keretakan hubungan atau kemarahan terhadap warga yang menyampaikan aspirasi. Sebaliknya, komunikasi dua arah terus dijalin dengan baik demi merumuskan solusi terbaik secara bersama-sama.
Terkait dengan pertanyaan mengenai fasilitas sekolah yang belum dibangun di beberapa titik, Pemerintah Kabupaten Kampar menjelaskan bahwa seluruh kebijakan pembangunan harus patuh pada aturan hukum dan legalitas yang berlaku. Bangunan sekolah atau unit sekolah lokal jauh yang belum terdaftar secara resmi di Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, secara aturan tidak dapat diberikan bantuan anggaran secara langsung.
Langkah kehati-hatian ini diambil semata-mata untuk mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan hukum dan keuangan negara.
Di sisi lain, pemerintah daerah terus memastikan bahwa sekolah induk yang telah terdaftar secara resmi tetap mendapatkan perhatian maksimal. Sebagai bukti konkrit, sekolah induk terkait (yang berjarak sekitar 13 kilometer dari lokasi lokal jauh) saat ini berada dalam kondisi yang sangat baik. Sekolah tersebut juga telah menerima 3 (tiga) jenis bantuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekaligus, yaitu Dana BOS Reguler, Dana BOS Afirmasi, dan Dana BOS Kinerja.
Sebagai langkah solutif ke depan, Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan terjun langsung ke masyarakat.
Pemerintah daerah bersama jajaran Koordinator Wilayah (Korwil) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar terus melakukan evaluasi dan peninjauan langsung di lapangan untuk menyerap kebutuhan warga serta orang tua murid.
Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan bahwa kebijakan dan penanganan masalah pendidikan selalu didasarkan pada fakta riil di lapangan, bukan sekadar laporan di atas meja. Saat ini, langkah-langkah penyelesaian, termasuk pemetaan jarak tinggal siswa serta fasilitas belajar-mengajar, sedang dirumuskan secara matang agar anak-anak di Kabupaten Kampar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak, aman, dan sah di mata hukum.**