BANGKINANG,transparansiindonesia.co.id- Polemik terkait pengelolaan anggaran publikasi media di lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Kampar kembali memanas. Kali ini, Kepala Bidang (Kabid) Kominfo Kampar, Bambang, menjadi sorotan setelah diduga membawa nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kampar saat dikonfirmasi wartawan mengenai mekanisme penyaluran anggaran publikasi media, Senin (22/6/26).
Saat dihubungi melalui sambungan WhatsApp, Bambang tidak secara langsung menjawab substansi pertanyaan mengenai anggaran publikasi. Ia justru menyampaikan bahwa wartawan yang ingin melakukan konfirmasi harus memiliki data yang lengkap, termasuk mengungkapkan persoalan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
“Kalau mau konfirmasi saya, wartawan harus punya data lengkap seperti UKW. Kalau tidak punya UKW, wartawan tidak bisa konfirmasi saya. Coba tanya sama Ketua PWI Kampar, itu aturannya,” ujar Bambang.
Pernyataan tersebut langsung memicu tanda tanya di kalangan insan pers. Pasalnya, persoalan yang dikonfirmasi berkaitan dengan penggunaan anggaran publikasi pemerintah daerah, bukan mengenai keanggotaan organisasi profesi atau kompetensi wartawan.
Usai percakapan dengan Bambang, sejumlah wartawan kemudian menghubungi Ketua PWI Kampar untuk meminta klarifikasi. Ketua PWI Kampar mengaku terkejut dan menyesalkan nama organisasinya dikaitkan dalam persoalan tersebut.
“Kenapa PWI dikaitkan dalam persoalan ini? Jangan bawa-bawa nama organisasi kami. Jangan sampai PWI diadu domba dengan rekan-rekan media,” tegas Ketua PWI Kampar.
Pernyataan itu semakin memanaskan situasi. Sejumlah media di Kabupaten Kampar mempertanyakan transparansi dan objektivitas dalam penyaluran anggaran publikasi media. Mereka menilai ada media yang tidak memperoleh kerja sama publikasi dan menduga proses seleksinya belum dijelaskan secara terbuka.
Sejumlah insan pers berharap Dinas Kominfo Kampar dapat memberikan penjelasan resmi mengenai dasar penentuan media penerima anggaran publikasi agar tidak menimbulkan spekulasi maupun dugaan perlakuan yang tidak adil terhadap perusahaan pers.
(Hatan)