Minsel, transparansiindonesia.co.id – Pemerintah desa Bojonegoro, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan rembuk stunting dan musyawarah desa penyusunan rencana kerja pemerintah desa (Musdes RKPDes) untuk tahun 2027.
Kegiatan Rembuk Stunting dan Musdes RKPDes Bojonegoro, dilaksanakan pada Selasa, 28 Juli 2027 yang dipimpin oleh BPD dan dihadiri oleh Penjabat HukumTua Felma Legi bersama jajaran perangkat desa, tokoh masyarakat, kader posyandu, tokoh perempuan, tokoh adat, PKK serta perwakilan masyarakat, dan mendapatkan pendampingan dari tim pendamping profesional Kecamatan Maesaan.
Rembuk Stunting dan Musdes RKPDes sebagaimana dijelaskan oleh Penjabat HukumTua Felma Legi bahwa dalam rangka memantapkan program kerja pemerintah desa Bojonegoro ditahun 2027 sesuai dengan prioritas pembangunan yang menggunakan anggaran dana desa tahun 2027.
Lanjutnya menjelaskan bahwa rembuk stunting merupakan forum musyawarah partisipatif yang dilakukan secara berjenjang (mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota) guna membahas, merumuskan, dan menyepakati program serta komitmen bersama dalam penanggulangan dan pencegahan stunting.
Dimana dikatakan Penjabat HukumTua Felma Legi bahwa kegiatan rembuk stunting tersebut merupakan bagian dari upaya konvergensi (pengintegrasian) layanan kesehatan, gizi, dan pola asuh agar lebih tepat sasaran.
Tujuan utama rembuk stunting adalah membangun komitmen, menyatukan komitmen pemerintah desa, tokoh masyarakat, hingga kader kesehatan dalam penurunan angka stunting.
Melalui kegiatan rembuk stunting akan dibahas perencanaan program yakni merumuskan daftar rencana kegiatan penanganan stunting yang disesuaikan dengan data, peta sosial, dan kondisi layanan di wilayah setempat.
Selanjutnya dalam giat tersebut juga dibahas bagaimana pengalokasian anggaran dalam rangka pencegahan dan intervensi stunting dimana memprioritaskan dukungan pembiayaan untuk program stunting ke dalam dokumen perencanaan daerah atau anggaran desa (seperti APBDes).
Rembuk stunting sangat penting dilaksanakan dengan melibatkan lintas sektor agar penanganannya terintegrasi.
Dikatakan penjabat HukumTua Felma Legi juga bahwa rembuk stunting yang dilaksanakan tersebut merupakan rangkaian pra musyawarah desa penyusunan rencana kerja pemerintah desa untuk tahun 2027.
Rembuk Stunting dilaksanakan berdasarkan pedoman aksi konvergensi, tahapan di desa disarankan selesai pada pertengahan tahun agar hasilnya bisa dimasukkan ke dalam anggaran tahun berikutnya.
Setelah kegiatan rembuk stunting, dilanjutkan dengan kegiatan musyawarah desa penyusunan RKPDes Bojonegoro tahun 2027.
Dalam giat Musdes tersebut, membahas dan menyusun program-program kerja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa ditahun 2027 dengan berpedoman pada aturan dan mekanisme serta undang-undang tentang desa yang diberlakukan untuk ditindaklanjuti.
Selain memasukkan apa yang dihasilkan dalam rembuk stunting, musdes RKPDes Bojonegoro juga oleh para peserta Musdes mengusulkan dan menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat termasuk usulan-usulan kebutuhan urgent pembangunan infrastruktur desa.
Dalam giat Musdes penyusunan RKPDes tersebut, para peserta Musdes menyampaikan usulan-usulan termasuk usulan pembangunan infrastruktur desa yakni jalan, jembatan dan talud serta disektor kesehatan dan pendidikan untuk kiranya dapat direalisasikan dalam program kerja pemerintah desa ditahun 2027 mendatang.
Penjabat HukumTua Bojonegoro, Felma Legi pada kesempatan tersebut mengajak kepada seluruh elemen masyarakat termasuk BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk kiranya dapat terus bersinergi dan berkoordinasi dalam mendukung dan mewujudkan program-program kerja pemerintah desa. (Hen)*