JAKARTA/Transparansiindonesia.com – Kelompok aktivis dari Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) di Jakarta merasa prihatin atas banyaknya kader partai politik (parpol) yang belakangan ini tersandung kasus korupsi setelah menjadi pejabat.
“Kita prihatin, jangan sampai dibiarkan terjadi secara terus-menerus tanpa penanganan yang jelas. Parpol sejatinya mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap kadernya. Ini harus dicegah, ini harus ada solusinya dimulai dari parpol itu sendiri,” ujar aktivis AMTI, Alexius Bannetondok (9/10).
Ia menjelaskan bahwa menilik dari pengalaman yg lalu-lalu, secara kelembagaan, salah satu faktor timbulnya mental koruptif para kader parpol adalah karena adanya cost/biaya politik yang tinggi saat mereka dicalonkan untuk maju sebagai kepala daerah ataupun sebagai anggota dewan.
Hal inilah yang kata dia, kemudian mau tidak mau akan memaksa si kader yang telah menjadi pejabat tersebut untuk melakukan tindakan koruptif yang merugikan dirinya sendiri.
“Mereka ini akhirnya akan menjarah uang rakyat demi menutupi utang akibat cost politik yang tinggi, gali lubang tutup lubang. Hal itu sangat disayangkan karena yang paling rugi adalah kader itu sendiri,” katanya.
Menurutnya, jika sebuah parpol ingin serius mencegah sifat koruptif kadernya sejak dini, maka sudah saatnya parpol yang selama ini aktif meminta mahar kepada kadernya untuk berbenah diri dengan tidak lagi meminta iuran apapun kepada kader yang akan diusungnya.
“Bagi parpol yang tidak lagi meminta mahar kepada para kadernya, paling tidak, secara tidak langsung, mereka telah ikut berperan meminimalisir perbuatan koruptif,” ungkapnya.
Namun ia juga mengingatkan bahwa pencegahan dari parpol saja tak cukup jika hanya bicara soal penghapusan mahar politik saja.
“Tak cukup soal penghapusan mahar saja namun lebih daripada itu adalah soal moral dari kader itu sendiri. Moral kader yang rusak, kemudian akan berakibat pada sifat tamak yang dimiliki. Kader yang moralnya rusak, kemudian akan berlomba-lomba memupuk kekayaan dengan memanfaatkan jabatan yang melekat padanya setelah menduduki jabatan,” terang Alex.
Hal inilah yang juga merupakan tantangan dan sekaligus sebagai pekerjaan rumah tangga bagi parpol pengusung.
Namun menurutnya, tidaklah berat bagi parpol jika saja mereka betul-betul mau dan memiliki komitmen dan instrumen yang jelas dan tegas.
“Parpol harus punya komitmen yang jelas, harus punya komitmen yg tegas, harus membuat instrumen sistem yang jelas supaya tidak ada lagi kadernya yang bermasalah hukum lalu kemudian menyalahkan pihak lain,” ujarnya.
Olehnya itu ia berharap agar setiap parpol betul-betul selektif dan jeli melihat sisi rekam jejak kader sebelum direkrut, bukan perekrutan berlandaskan keluarga dan kerabat.
“Inilah refleksi yang harus dibangun bersama,” tandasnya.
(red/TI)
ed/Alex
