YD di Tersangkakan Oleh Polda Metro Jaya

by -234 views

Jakarta/transparansiindonesia.com – Terkait Aksi unjuk rasa didepan istana negara dan kantor kementerian perhubungan dijakarta pada tanggal 25 November 2016 lalu, Bareskrim Polda Metro Jaya menetapkan satu orang tersangka.

Koordinator aksi YD ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan laporan polisi nomor LP/860/II/2017/PMJ/Ditreskrimum tanggal 8 Februari 2017.

YD dilaporkan ke pihak Polda Metro Jaya oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Djuli Mambaya, setelah dianggap melakukan tindakan pencemaran nama baik dan menghasut, serta menuduh tanpa bukti.

Ucapan YD saat orasi aliansi masyarakat peduli toraja dan bentangan spanduk yang oleh penyidik Direskrimum Polda Metro Jaya terbukti dan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka.

“Penyidik telah melakukan gelar perkara dan selanjutnya akan diserahkan ke penuntut umum dalam hal ini kejaksaan.” ujar Kasubditkamneg Direskrimum Polda Metro Jaya AKBP Deddy Murti Haryadi, dalam rilisnya.

Penyidik bidang keamanan negara di Polda Metro Jaya ini, juga telah mengirimkan surat panggilan kepada YD untuk pemeriksaan lanjutan serta untuk penyerahan berkas P.21 (lengkap).

Kasus ini masih tetap dikembangkan pihak Polda Metro Jaya, dan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka oleh penyidik Dirreskrimum Polda Metro Jaya.

Asal mula kasus ini, seperti dikutip dari RepublikPos.com, warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Toraja mendatangi Istana Presiden Republik Indonesia dan Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di Jakarta, pada Jumat (25/11/2016).

Baca juga:  Semua Penikmat Uang Korupsi E-KTP Akan Dibeberkan Setya Novanto

Dalam orasinya warga mendesak agar Presiden RI melalui Kemenhub agar tetap melanjutkan pembangunan Bandara Buntu Kuni (BBK) di Mangkendek, Tana Toraja, sesuai yang dijanjikan sebelumnya.

Titik kumpul warga dilakukan di tugu Proklamasi, lalu menuju ke Istana Presiden RI, untuk berorasi, 10 menit kemudian warga beralih ke Kemenhub di jl Merdeka Barat.

“Kami warga Toraja yang bermukim di Buntu Kuni, sekaligus sebagai ahli waris meminta Presiden dan Menteri Perhubungan agar tetap melanjutkan pembangunan Bandara Buntu Kuni, kami sudah berkorban dengan memindahkan kuburan leluhur kami demi kepentingan Bandara, demi kepentingan orang banyak.” kata RM dalam orasinya.

RM salah satu tokoh masyarakat Toraja mengatakan, masyarakat disekitar lokasi bandara kami sudah melanggar adat dan istiadat leluhurnya dengan memindahkan kerangka mayat leluhur yang dikubur dalam kawasan pembangunan bandara.

“Tapi demi kelanjutan bandara, kami rela melanggar adat untuk memindahkan, namun kenapa setelah kami pindahkan makam nenek moyang kami, pembangunan bandara justru dihentikan.” kata RM.

Pengunjuk rasa juga mengecam aksi sebelumnya oleh sekelompok orang yang mengatas-namakan LSM, yang meminta pembangunan Bandara Buntu Kuni dihentikan. “Mereka yang demo agar pembangunan bandara dihentikan, tidak mewakili orang toraja manapun, mereka adalah provokator yang ingin memecah belah masyarakat Toraja.” tandas RM.

Baca juga:  Kepala Imigrasi Bandara Soetta, Dimutasi Ada Apa?

Usai berorasi, perwakilan warga Toraja YD, langsung menemui pihak berwenang di Kemenhub untuk berdialog sekaligus menyampaikan aspirasi tertulis warga Toraja.

Sementara pengacara Djuli Mambaya, Alber Luter menjelaskan berdasarkan SP2HP yang diterima oleh klien kami, salah satu terlapor yakni YD telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara, kasus ini berkaitan dengan unjuk rasa pada tanggal 25 November 2016 lalu, di Jakarta.

“YD merupakan Koordinator Lapangan Unjuk Rasa (Korlap Unras), para peserta unras ijin ke Polda Metro untuk melakukan aksi unjuk rasa tentang Bandara Buntu Kuni di Toraja, namun orasi-orasi dan spanduk yang dicetak justru menyerang pribadi Bapak Djuli Mambaya.” jelas Alber Luter.

Atas tindakan dari peserta unras tersebut, Djuli Mambaya melaporkan ke Polda Metro Jaya dengan laporan polisi nomor: LP.Sidik/1130/V/2017/Ditreskrimum, tanggal 8 Mei 2017.

Penidik juga akan terus mengembangkan proses penyidikan dan mencari pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk pihak-pihak yang diduga memdanai aksi tersebut.

“Kami yakin dan percaya, Bapak Djuli Mambaya (DjM) sebagai tokoh Toraja pasti masih membuka pintu maaf, karena para peserta unras juga adalah masyarakat Toraja, dan itu merupakan hak dari Pak DjM, serta para peserta unras, kami hanya mengawal dari segi hukum saja.” tambah Alber.   (red/TI)*