FER Lengser dari Ketua FRNK Deprov Sulut

by -376 views

Sulut, transparansiindonesia.co.id – Dinamika politik di gedung Cengkeh makin panas. Bart Yosephus Kalalo Senduk (Bart Senduk) terbilang Sakti! Dipecat oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Bart Yosephus Kalalo Senduk (Bart Senduk) ditetapkan sebagai Ketua Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (FRNK) DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Bart Yosephus Kalalo Senduk (Bart Senduk) ditetapkan sebagai Ketua Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (FRNK) DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Surat perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan nomor 14 tanggal 2 November 2018 dibacakan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Andrei Angouw pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin (05/11/2018) pagi tadi.

Ketua FRNK sebelumnya, Felly Runtuwene sempat mempertanyakan keabsahan surat. Felly mengungkapkan, PKPI yang merupakan partainya Bart Senduk sendiri telah memecat yang bersangkutan dan proses pergantian antar waktu (PAW) sementara bergulir.

“Mungkin pimpinan DPRD Sulut sendiri sudah menerima surat pertanggal 5 September 2018 dari PKPI, karena sudah dikirimkan ke ketua DPRD menyangkut PAW. Kemudian pertanggal 15 Oktober 2018, Ketua DPRD Sulut sendiri mengeluarkan surat untuk permintaan kelengkapan administrasi ke KPU dan kemudian dari KPU membalas suratnya pertanggal 26 Oktober 2018. Satu berkas yang diberikan bunyi suratnya adalah PAW dari PKPI kepada ketua DPRD. Kemudian saya dari FRNK yang didalamnya ada Hanura, PKPI dan Nasdem menerima surat yang ditandatangani oleh DPN PKPI judulnya perihal pemberitahuan PAW atas nama bersangkutan. Jadi saya rasa surat yang dibacakan adalah ilegal,” tegas Runtuwene.

Baca juga:  SHS dan AKM Wafat, Tetty Ungkapan Bela Sungkawa

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris FRNK, Noldy Lamalo yang menandatangani surat fraksi tersebut menuturkan FRNK terdiri dari 3 partai, sebelum dibentuk fraksi ini ada kesepakatan dua fraksi bergantian untuk jabatan ketua. “Yakni yang pertama Nasdem dan kedua PKPI. Kesepakatan ditandatangani oleh koordinator fraksi, Marthen Manopo, dimana 2,5 tahun harus ada pergantian. Urusan tidak bisa dilanjutkan, kita harus konsisten. Pergantian pimpinan fraksi ini tidak ilegal. Ketua fraksi harus memakai hati nurani sesuai kesepakatan pertama. Ini yang perlu dipertanyakan. Kita butuh perubahan dan restorasi. Dan sesuai hasil rapat ibu Felly sudah setuju diganti,” ujar Lamalo.

Menanggapi pergantian tersebut, Bart Senduk mengatakan apa yang dihadapi partainya ini sementara beracara di pengadilan. “Saya sudah masukkan ke pengadilan. Dan yang saya ajukan ke pengadilan terkait keanggotaan saya di partai,” ungkap Senduk.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw menyampaikan bahwa proses pergantian pimpinan Fraksi adalah keputusan Fraksi. “Keputusan pergantian adalah usulan internal Fraksi. Saya sebagai Ketua DPRD hanya menerima masukan dari Fraksi dan membacakan surat hasil keputusan Fraksi. Sudah sesuai Tatib dan PP 12, pimpinan fraksi dipilih oleh anggota fraksi. Karena ini urusan fraksi, rapat lagi lah untuk kelanjutan kalau sudah ada surat masuk nanti saya bacakan lagi,” jelas Angouw.

Baca juga:  Bupati Tetty Paruntu Hadiri Rakor dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kantor Gubernur Sulut

Diketahui, Dewan Pimpinan Nasional (DPN)  PKPI melalui surat nomor : 120/KEP/DPN PKP IND/VIII/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 telah memberhentikan Bart Yosephus Kalalo Senduk (Bart Senduk) dari keanggotaan partai. Pada tanggal 6 September 2018, PKPI juga sudah melayangkan surat Pergantian Antar Waktu (PAW) ke DPRD Sulut melalui surat nomor : 132/DPP PKP IND/Sulut/IX/2018 tanggal 5 September 2018, tentang surat pergantian antar waktu (PAW) atas nama Bart Yosephus Kalalo Senduk.

Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2018, melalui surat nomor : 141/DPP PKPI IND/Sulut/X/2018, DPP PKPI Sulut telah menyurati Ketua DPRD Sulut tentang penegasan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Sulut dari PKPI atas nama Bart Yosephus Kalalo Senduk (Bart Senduk).

Namun, hingga kini proses PAW tak kunjung menemui jawaban. Bahkan, Bart Senduk per Senin (05/11/2018) resmi menjabat pimpinan Fraksi RNK.

(red)*