Kemendes PDTT Bantah Tudingan, Kunker Jokowi ke Garut Dibiayai BNI

by -286 views

Jakarta, transparansiindonesia.co.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membantah tudingan yang mengatakan bahwa kunjungan kerja Presiden RI, Joko Widodo di Garut 19 Januari 2019 dibiayai oleh BNI.

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT, Taufik Madjid menegaskan, kegiatan yang juga dihadiri oleh sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut tidak menggunakan anggaran non prosedural.

“Untuk budget (biaya) konsumsi, uang saku, dan transportasi, kita pakai anggaran dari program sosialisasi. Karena kegiatannya memang bertujuan untuk menyosialisasikan dana desa, yang saat itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo,” ujarnya di Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Adapun kaitannya antara Kunker Presiden ke Garut dan BNI, Taufik menjelaskan, berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemendes PDTT dan PT BNI Tbk yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 19 April 2018 lalu, keduanya berkomitmen untuk bekerjasama mengembangkan BUMDes. Dalam hal ini, Kemendes PDTT memfasilitasi BNI untuk menjadi mitra BUMDes.

Baca juga:  Ahmad Basarah Resmi Menjadi Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia

“Kalaupun ada fasilitas dari BNI, itu lebih kepada menghadirkan mitra BNI itu tadi, yaitu para BUMDes-BUMDes. Di sisi lain, kita membantu BNI untuk menyosialisasikan program-program BNI seperti KUR dan bantuan-bantuan permodalan untuk BUMDes, juga untuk program BUMDes Binaan. Jadi sebenarnya, ini adalah kerjasama yang seimbang,”ujarnya.

Ia mengakui, hampir di setiap kegiatan yang diselenggarakan Kemendes PDTT juga dihadiri oleh BNI (dan beberapa mitra Kemendes PDTT lainnya), terutama kegiatan yang berkaitan dengan BUMDes. Sebab menurutnya, Kemendes PDTT dan BNI memiliki azas saling membutuhkan dalam mengembangkan BUMDes.

Baca juga:  Ketua Dewan Pembina KKK Terima Penghargaan Dari BPIP

“Kita tentu ingin BUMDes-BUMDes berkembang dan maju agar ekonomi perdesaan semakin meningkat, dan desa bisa hidup mandiri. Di sisi lain, kalau BUMDes-nya besar, maju, sukses, ini juga menguntungkan BNI karena ada KUR. Di sisi lain lagi, KUR juga dibutuhkan BUMDes sebagai injeksi,” ujarnya.

Selain itu ia mengatakan, Kemendes PDTT juga telah memfasilitasi BNI untuk menjadi Agen 46 di BUMDes-BUMDes. Dengan adanya Agen 46 ini, lanjutnya, BNI tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membangun kantor di desa-desa. Di sisi lain, hal tersebut juga menguntungkan warga desa, karena mempermudah desa dalam mengakses layanan perbankan.

“Jadi, kalau di setiap acara yang kita selenggarakan ada BNI, itu karena memang kita sudah melakukan MoU bukan meminta fasilitas untuk membiaya,” terangnya.

 

(red)*