Jan S Maringka Apresiasi Kegiatan Sosialisasi Pengawalan Terhadap Pendistribusian dan Pengawalan Dandes Tahun 2019

by -246 views

Jakarta, transparansiindonesia.co.id – Kemendes PDTT menggelar Sosialisasi Pengawalan terhadap Pendistribusian dan Pemanfaatan Dana Desa tahun 2019, yang diselenggarakan di Hotel Indoluxe Yogyakarta, pada Rabu, 13 Februari 2019, dan kegiatan tersebut sangat di Apresiasi oleh JAM Intel, Jan S Maringka.

 

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT, dengan peserta terdiri dari para Kajari, jajaran Intelijen dan Datun Kejati dan Kejari serta unsur pemberdayaan masyarakat desa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah hukum Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur.


Pada kesempatan tersebut, JAM Intel, Dr. Jan S Maringka menyampaikan bahwa Pimpinan Kejaksaan menyambut baik kegiatan ini dalam rangka mewujudkan persamaan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan yang ada terkait dengan pengelolaan dan pengawalan dana desa sebagai program utama Pemerintah. Hal ini sesuai Poin ketiga Nawacita pemerintahan Jokowi – Kalla yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Baca juga:  Hasudungan Manurung SH: bahwa kliennya Mr KJ Tidak Bersalah Dan Sudah Memiliki Izin Yang Sah Dari Indonesia

“Berbagai praktek penyimpangan dalam pendistribusian dana desa serta kekurangpahaman para Kepala Desa mengenai prinsip pertanggungjawaban keuangan negara, dapat menimbulkan konflik dan permasalahan hukum di tengah masyarakat. Untuk itu melalui Surat JAM Intelijen nomor: R-1259/ D/Ds/12/2018 tanggal 14 Desember 2019, telah diinstruksikan kepada jajaran Kejaksaan di daerah untuk berperan aktif mengawal pendistribusian dan pemanfaatan dana desa sehingga dapat berjalan tepat sasaran dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat desa”, jelas JAM Intel.

Lebih lanjut Jam Intel menyampaikan agar membangun koordinasi yang baik dengan APIP dalam menyikapi permasalahan hukum terkait dana desa, sehingga hukum dapat ditegakkan tanpa mengabakan kearifan lokal di masyarakat. Hal ini penting, mengingat tidak terkoordinasinya dengan baik berbagai fungsi pengawasan, justru dapat berpotensi menimbulkan over pengawasan yang kontraproduktif dengan semangat Pemerintah memberdayakan masyarakat desa.

Kegiatan tersebut dirasakan strategis terutama dalam rangka pengamanan kebijakan Pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, terutama terhadap potensi penyimpangan di tahap pendistrisbusian dari Pemerintah Kab/Kota kepada Kepala Desa, antara lain praktek pemotongan dana, proyek-proyek pesanan, maupun praktek pilih kasih bagi para pendukung kepala daerah/partai politik tertentu.

Baca juga:  Kasdim 0427/WK hadiri peresmian kantor Pelayanan Satu Pintu Kantor Kemenag Way Kanan

Acara sosialiasi ini akan berlangsung selama 3 (tiga) hari sampai dengan tanggal 15 Februari 2019 dan rencananya akan diselenggarakan pula di berbagai wilayah di Indonesia yaitu Makassar, Bali dan Medan melalui kerja dengan Kementerian Desa PDTT RI.

Sebagai penutup, JAM Intel menyampaikan bahwa “Potensi permasalahan dalam.pendistribusian dana desa menjadi salah satu dari 8 (delapan) aspek kewaspadaan nasional jelang Pileg dan Pilpres 2019 yang menjadi atensi Pimpinan Kejaksaan disamping kesadaran hukum masyarakat, sentra gakkumdu, penyelesaian perkara pidana, gugatan dan sengketa Pemilu, upaya cipta kondisi, TP4, pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat (PAKEM) serta Pengawasan Barang Cetakan”.

(red)*