Bangunan Perumahan Dinas BPS Kab Way Kanan ILEGAL

by -438 views
Ilustrasi

Waykanan Lampung Transparansi Indonesia.co.id-Selama ini banyak yang beranggapan bahwa dalam proses mendirikan gedung atau bangunan hingga difungsikan hanya cukup dengan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Padahal ada dokumen lain yang sangat penting, yaitu (SLF) Sertifikat Laik Pungsi,dan (SHM) Sertifikat Hak Milik, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

Beda hal,” dengan Pembangunan Rumah Dinas (BPS) Badan Pusat Statistik Kab Way Kanan,
terletak di Daerah Km’2, Kecamatan Blambangan Umpu Kab Way Kanan.
Pembangunan Rumah Dinas tersebut pada Tahun 2009, yang lalu sampai tahun 2020,ternyata diduga tidak memiliki (SHM) Sertifikat Hak Milik,
Akan tetapi pembangunan Rumah Dinas, tersebut sudah lama di pungsikan.

Baca juga:  Makin Solid, Jokowi-Ma'ruf Didukung 25 Kepala Daerah di Sumut

Ya,” pembangunan rumah dinas tersebut berdiri tahun 2009, yang lalu dan saya tugas disini tahun 2014, jadi saya tidak tahu bagaimana terjadi nya waktu itu,” jelas guntoro pihak Instansi yang terkait, saat di konfirmasi media.14/09/2020.

Masih kata Guntoro “memang sertifikat nya itu belum ada karena kami tidak membelinya keseluruhan, dan dulu itu kami tidak tahu bahwa sertifikat asli, ternyata tidak ada dengan
Pemilik asli,.ungkap nya

(LSM AMTI)Tabrani, perwakilan way kanan pun berharap kepda BPS way kanan agar melengkapi administrasi pembangunan rumah dinas di Kab way kanan secepatnya agar mempunyai kejelasan (SHM) Sertifikat Hak Milik, agar tidak terkesan ILEGAL pembangunan nya.

Baca juga:  Staf Apotik Kaget, Ada Anak Kecil Beli Obat Kuat Buat Kuat Hubungan Badan, Menangis Dengar Alasannya
Ilustrasi

“Karena setiap bangunan gedung negara harus memiliki kejelasan tentang status hak atas
tanah di lokasi tempat bangunan gedung negara berdiri. Kejelasan status atas
tanah ini dapat berupa hak milik atau hak guna bangunan. Status hak atas tanah
ini dapat berupa sertifikat atau bukti kepemilikan/hak atas tanah Instansi/lembaga
pemerintah/ negara yang bersangkutan. Dalam hal tanah yang status haknya
berupa hak guna usaha dan/atau kepemilikannya dikuasai sementara oleh
pihak lain, harus disertai izin pemanfaatan yang dinyatakan dalam perjanjian
tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik
bangunan gedung, sebelum mendirikan bangunan gedung di atas tanah tersebut. Tutupnya.

Tegor