“Demokrasi Desa Kamangta diuji, warga soroti dugaan pelanggaran saat pemilihan hukum tua”.
TRANSPARANSI INDONESIA . CO.ID,PILHUT,KAMANGTA,MINAHASA,- Pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) di Desa Kamangta, Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, yang semestinya menjadi pesta Demokrasi Masyarakat Desa, justru diwarnai sejumlah persoalan yang memunculkan tanda tanya di kalangan Warga.
Di tengah antusiasme masyarakat menentukan pemimpin desa untuk periode berikutnya, muncul dugaan adanya penahanan surat undang memilih oleh salah seorang kepala jaga yang kemudian menjadi pembicaraan hangat di berbagai lapisan masyarakat.
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa dugaan tersebut mengarah kepada Kepala Jaga IV Desa Kamangta, Novel alias (NK).
Dugaan itu mencuat pada saat tahapan pemungutan suara berlangsung dan segera menimbulkan perhatian warga yang hadir di lokasi pelaksanaan pemilihan. Masyarakat mempertanyakan bagaimana mekanisme distribusi, pengawasan, serta pengelolaan surat undangan dilakukan oleh panitia penyelenggara sehingga muncul tudingan yang dinilai berpotensi mencederai proses demokrasi di tingkat desa.
Bagi sebagian warga, surat pemberitahuan memilih merupakan instrumen paling mendasar dalam pelaksanaan pemilihan. Keberadaan, distribusi, dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka karena berkaitan langsung dengan hak politik masyarakat.
Ketika muncul dugaan adanya penahanan undangan memilih, berbagai pertanyaan pun bermunculan. Warga ingin mengetahui apakah dugaan tersebut benar terjadi, bagaimana kronologi lengkapnya, siapa saja yang mengetahui peristiwa tersebut, serta langkah apa yang telah diambil panitia untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedur selama pelaksanaan pemungutan suara.
Situasi semakin menjadi sorotan ketika sejumlah jurnalis yang berupaya memperoleh informasi dan data, terkait pelaksanaan pemilihan mengaku mengalami kesulitan saat melakukan konfirmasi kepada panitia.
Beberapa pihak menilai sikap yang ditunjukkan oleh Wakil Ketua Panitia Pemilihan Hukum Tua terkesan kurang terbuka dalam memberikan penjelasan kepada media.
Padahal, dalam setiap penyelenggaraan kegiatan publik, terlebih yang berkaitan dengan proses demokrasi, kehadiran media memiliki fungsi strategis sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Wartawan tidak hanya menjalankan tugas peliputan, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara penyelenggara kegiatan dan publik yang membutuhkan informasi akurat mengenai seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.
Minimnya penjelasan yang diberikan kepada awak media memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Kondisi tersebut dianggap kurang sejalan dengan semangat transparansi yang selama ini menjadi salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ketika informasi sulit diperoleh, ruang spekulasi akan semakin terbuka. Berbagai asumsi berkembang tanpa adanya klarifikasi yang memadai dari pihak yang berwenang.
Sejumlah warga yang mengikuti proses pemilihan menyayangkan kondisi tersebut. Menurut mereka, panitia semestinya menjadi pihak pertama yang memberikan penjelasan secara rinci apabila muncul persoalan di lapangan.
Keterbukaan informasi diyakini dapat meredam berbagai isu yang berkembang sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.
Nama Frangco Aldo Klinten Salele turut mencuat dalam polemik yang berkembang. Sebab dirinya sebagai warga setempat memiliki hak suara dalam pemilihan namun ternyata undangan sengaja ditahan oleh kepala jaga selaku panitia.
“Sangat aneh sikap kepala jaga, kenapa undangan saya ditahan dan tidak diberikan hingga selesai pencoblosan berlangsung,” tandasnya, saat awak media mewancarainya, Rabu (17/6/26) sore ini.
Sebagai salah seorang warga yang merasa keberatan terhadap situasi yang terjadi selama proses pemilihan berlangsung, Frangco berharap seluruh tahapan pelaksanaan Pilhut dapat dievaluasi secara menyeluruh.
Harapan tersebut muncul karena masyarakat menginginkan proses demokrasi berjalan tanpa meninggalkan persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial pascapemilihan.
Dalam konteks demokrasi desa, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi pemerintahan yang akan terbentuk setelah pemilihan selesai. Apabila sejak awal pelaksanaan pemungutan suara telah diwarnai berbagai tudingan dan ketidakjelasan informasi, maka legitimasi hasil pemilihan berpotensi dipertanyakan oleh sebagian masyarakat.
Situasi semacam itu tentu tidak diharapkan karena dapat mengganggu stabilitas sosial dan hubungan antarwarga.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai bahwa persoalan yang berkembang di Desa Kamangta perlu disikapi secara arif dan proporsional. Mereka mengingatkan agar seluruh pihak menahan diri dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi, sekaligus mendorong panitia untuk segera memberikan penjelasan resmi kepada publik.
Langkah tersebut dianggap penting guna menjaga suasana tetap kondusif dan menghindari munculnya perpecahan di tengah masyarakat.
Lebih jauh, para tokoh masyarakat juga meminta agar seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan dapat diperiksa secara terbuka apabila memang diperlukan. Mulai dari jumlah pemilih yang terdaftar, jumlah surat suara yang dicetak, distribusi surat suara ke tempat pemungutan, hingga hasil penghitungan suara perlu memiliki administrasi yang jelas dan dapat diverifikasi.
Seluruh tahapan harus terdokumentasi dengan baik sehingga apabila muncul keberatan atau laporan masyarakat, penyelenggara dapat memberikan penjelasan berdasarkan data dan fakta yang tersedia.
Masyarakat Desa Kamangta pada dasarnya berharap pelaksanaan Pilhut mampu menghasilkan pemimpin yang mendapat legitimasi kuat dari rakyat. Harapan tersebut hanya dapat terwujud apabila seluruh proses berlangsung secara terbuka, jujur, adil, dan bebas dari berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kecurigaan.
Di sisi lain, berbagai pihak juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah. Dugaan yang berkembang terkait penahanan kertas suara masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut dari seluruh pihak yang disebutkan.
Oleh karena itu, masyarakat menunggu penjelasan resmi dari Kepala Jaga IV Novel Kumaling maupun panitia penyelenggara agar informasi yang beredar dapat ditempatkan secara proporsional sesuai fakta yang sebenarnya.
Peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan Pilhut Kamangta menjadi pelajaran penting mengenai arti keterbukaan dalam penyelenggaraan demokrasi tingkat desa. Transparansi bukan sekadar slogan yang disampaikan dalam berbagai forum, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, komunikasi yang baik, serta kesediaan memberikan akses informasi kepada masyarakat dan media.
Hingga kini, warga masih menantikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul selama pelaksanaan pemilihan berlangsung. Klarifikasi yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan dinilai menjadi langkah penting untuk mengakhiri polemik yang berkembang sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Desa Kamangta.
Masyarakat berharap pihak-pihak terkait dapat segera memberikan penjelasan secara resmi sehingga seluruh persoalan dapat diselesaikan berdasarkan fakta, data, dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hasil pemilihan hukum tua benar-benar lahir dari proses yang bersih, transparan, serta mendapatkan pengakuan dari seluruh elemen masyarakat desa.
(kontributor sulut, Wahyudi barik)