Tiga Hal Ini Yang Melatar-Belakangi Koalisi Masyarakat Sipil, Dorong Presiden Jokowi Lakukan Pergantian PanglimaTNI

by -171 views

 Jakarta / transparansiindonesia.com – Koalisi Masyarakat Sipil mendorong Presiden RI Joko Widodo untuk segera melakukan Panglima TNI. Ada tiga alasan yang melatarbelakangi mengapa pergantian Panglima TNI perlu segera dilakukan.

“Kami memandang sudah semestinya Presiden Jokowi untuk segera melakukan prosesnya Panglima,” kata Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri, dalam media briefing dengan tema ‘Urgensi Pergantian Panglima TNI’, di Kantor Imparsial, Jalan Tebet Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (12 / 11/2017).

Alasan pertama, pada Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 pergantian Panglima TNI membutuhkan DPR. Oleh karena itu proses pergantian yang dilakukan sesegera mungkin bisa menghindari keputusan yang tergesa-gesa.

“Dengan pengajuan nama calon Panglima TNI baru sebagai pengganti Gatot Nurmantyo dari sekarang tentu akan memberikan keleluasaan bagi DPR untuk mencermati dan memilih profil kandidat sebelum memberi keputusan,” tutur Gufron.

Alasan kedua, hal tersebut akan memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk ikut berpartisipasi dalam mencermati sosok kandidat calon Panglima TNI. Masukan dari publik, dipandang oleh Koalisi Masyarakat Sipil dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan oleh Presiden.

Baca juga:  Alida Handau Lampe Menjadi Ketua Umum Caretaker Parkindo45

“Ketiga, semakin cepat proses pergantian Panglima TNI dilakukan akan sedikit banyak membantu memperlancar proses transisi manajerial organisasi di dalam tubuh Mabes TNI,” ujar Gufron.

Koalisi Masyarakat Sipil juga butuh Presiden untuk serius mencermati setiap calon TNI Panglima TNI yang baru. Pergantian Panglima TNI juga harus dijadikan momentum untuk membangun TNI yang profesional.

“Proses pergantian Panglima TNI oleh Presiden tidak boleh dilepaskan dari kerangka untuk membangun sektor pertahanan Indonesia yang kuat dan modern ke depan, serta kepentingan segera agenda reformasi sektor keamanan,” tambah Peneliti Setara Institut Indra Listiantara.

Koalisi Masyarakat Sipil adalah gabungan dari beberapa lembaga sosial, di mana Imparsial, Elsam, Kontras, Setara Institut, HRWG, Institut Demokrasi, Indonesian Corruption Watch (ICW), dan Lingkar Madani Indonesia. (merah / TI) *

 

Baca juga:  Airin Rachmi Diany Tolak Berlakukan PSBB Total Untuk Tangsel

sumber / detiknews